Menindaklanjuti penerapan kebijakan tersebut, Kelompok Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Data (KK RPLD), STEI, ITB bekerjasama dengan Sinergantara menyelenggarakan sebuah  Workshop yang berjudul Open Data for Development (Data4Dev). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (20/05/14) bertempatan di Ruang Seminar, Gedung Benny Subianto, ITB. Dalam workshop tersebut turut hadir Drs. H Suyoto, M.Si (Bupati Kabupaten Bojonegoro) selaku keynote speakers dalam acara tersebut, sedangkan pembicara lainnya antara lain Widi Heriyanto (Founder Sinergantara); Ilham Cendekia Srimarga (Project Manager Sinergantara); dan Marianto Jatna (Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan - UKP4 Indonesia). Dalam gagasannya, workshop tersebut berfokus kepada berbagi pengalaman perihal implementasi inisiatif Open Data pada sejumlah instansi dan pemanfaatan open data dalam membantu proses pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Drs. H Suyoto, M.Si: Pentingnya Kebijakan Open Data

Saat ini, Indonesia aktif melaksanakan gerakan Open Government Partnership (OGP), sebuah insiatif internasional yang mendorong pemerintah untuk berkolaboratif dan terbuka dengan masyarakat, dalam hal transparansi informasi. Hal ini mendorong pemerinth pusat dan daerah untuk gencar melakukan perubahan sistem informasi mereka demi tercapainya kepercayaan rakyat. Kondisi ini kerap didukung oleh kebijakan open data yang berbasiskan akses informasi.

Dalam penjelasannya, Drs. H Suyoto, M.Si atau lebih dikenal dengan Kang Yoto memaparkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam tercapainya transparansi data secara menyelutuh, yaitu aksi fiskal, komunikasi aktif, dan prinsip pembangunan yang jelas. Aksi fiskal merupakan tindakan yang lebih menjurus kepada musyawarah atau diskusi dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan daerah, publikasi anggaran dana, serta meminta masukan kepada masyarakat. Sedangkan aspek komunikasi dan pembangunan jelas lebih menjurus kepada teknik berkolaborasi dengan masyarakatnya, dan berupaya menyuarakan data agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Keterbukaan data pemerintah, terutama dana APBN, dinilai sagat penting untuk diterapkan oleh setiap daerah. Konsep ini bertujuan untuk tercapainya pemerintahan yang terbuka, transparan, serta akuntabel. Selain itu, menurut Kang Yoto, konsep ini dapat mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta mampu mengundang inverstor untuk bekerja sama memajukan daerah. Kondisi ini juga kerap menciptakan terencananya pembangunan jangka panjang.

Aplikasi Game My Village: Perencanaan Pembangunan Transparan

Kebijakan open data mengharuskan terciptanya sebuah akses transparani untuk hal tersebut. Dalam pemaparannya, Widi Heriyanto selaku Founder Sinergantara mempublikasikan sebuah aplikasi komputer yang mendukung akses transparansi tersebut. Aplikasi tersebut dinamai dengan Game My Village, sebuah aplikasi pemodelan lahan dengan implikasi tersusunnya rencana pembangunan yang matang. Aplikasi tersebut dibentuk untuk membantu pemerintah dalam merancang pembanguna daerahnya dengan dukung oleh teknologi tiga dimensi, dan juga perkiraan anggaran yang harus dipersiapkan untuk pembangunan tersebut. Dalam teknologinya, aplikasi ini dihubungkan dengan satelit yang langsung merekam struktur lahan nyata yang ingin dibangun, kemudian peta tersebut ditampilkan dalam aplikasi dalam bentuk tiga dimensi.

Aplikasi ini juga mampu mendorong terciptanya perencanaan pembangunan yang transparan. Pasalnya, dalam melakukan survei lapangan, tim dari Sinergantara turut mengundang masyarakat untuk meninjau daerah yang akan dibangun tersebut. Melalui teknologi aplikasi ini, juga dipaparkan rencana anggaran yang akan digunakan kepada masyarakat. Sehingga akan terbentuknya jaringan komunikasi yang aktif untuk tercapainya kebijakan open data yang lugas.

Tantangan Kebijakan Open Data

Open data dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari data transportasi, statistik, keuangan, cuaca, lingkungan, maupun data geospasial. Penerapan open data membuka akses terhadap data secara luas sebagai bahan analisa, prediksi, kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan open data di negara negara berkembang memberikan sumbangsih dalam mensupport transformasi dan pembangunan. Namun, di sisi lain terdapat tantangan lokal dalam hal penerapannya, seperti akses terknologi di daerah yang bukan perkotaan, khususnya di desa. Kurangnya teknologi informasi ini akan menghambat terlaksananya kebijakan tersebut.

Indonesia sebagai negara yang aktif menerapkan kebijakan ini haruslah didukung dengan kemajuan teknologi, serta akses internet yang meluas. Kebijakan open data sebagai basis terlaksananya pemerintah yang transparan akan mampu membentuk negara global yang didukung penuh oleh masyarakatnya. Sehingga diperlukan sebuah upaya besar dari berbagai sektor pemerintahan, khususnya teknologi, untuk dapat membantu terciptanya pemerintahan yang terbuka, transparan, serta akuntabel.