Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Indonesia, Institut Teknologi Bandung menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan menggelar kuliah umum yang akan diisi langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. (HC) Susi Pudjiastuti pada Jumat (03/02/17) bertempat di Aula Barat ITB. Dalam serangkaian acara kuliah umum ini, terdapat pula penandatangan MOU antara pihak ITB dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI perihal penerapan ilmu dan teknologi serta pengabdian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Kuliah umum yang diisi oleh Dr. (HC) Susi Pudjiatuti atau yang lebih akrab disapa Ibu Susi ini dimoderatori langsung oleh salah satu dosen ITB yaitu Bapak Irsan Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. Kuliah umum ini terbuka untuk umum dan mendapat sambutan yang baik dari berbagai pihak dilihat dari banyaknya peserta yang memenuhi Aula Barat ITB mulai dari kalangan tamu undangan, dosen, mahasiswa maupun media massa.

Tentang Laut Indonesia dan Fenomena dibaliknya

“Saya diajarkan oleh keluarga saya untuk tidak pernah merasa minder. Tidak ada yang membedakan orang yang berpendidikan atau yang tidak, dari keluarga ningrat atau keluarga biasa. Semua manusia itu sama, sama-sama mampu jika mereka mau berusaha. Jadi nggak perlu yang namanya minder,” begitulah yang Ibu Susi utarakan di awal penjelasan beliau. Berangkat dari latar belakang pendidikan yang tidak tinggi dan dari keluarga tidak ningrat, beliau ingin membertahu kepada peserta yang hadir bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika manusia mau berusaha.

Pernyataan itu berlanjut pada penjelasan yang Ibu Susi sampaikan mengenai kondisi kelautan di Indonesia. Menjadi negara yang memiliki kekayaan laut melimpah ruah tidak lantas menjadikan Indonesia negara yang sejahtera apabila tidak ada upaya keras dari masyarakatnya, terlebih kaum-kaum yang seharusnya mengambil peran dan membuat kebijakan. Meskipun lautan Indonesia mengandung kekayaan yang tak terhingga baik dari maupun sumber daya non hayati maupun sumber daya hayati seperti ikan-ikan yang dapat dijadikan sumber makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia, pada kenyataannya 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami pertumbuhan tidak sehat dikarenakan kurang gizi.

Fakta ini tentu menjadi tamparan keras bagi banyak kalangan, baik kalangan akademisi maupun pemerintah. Bahwa bukan hanya kekayaan alam yang negara ini butuhkan, tapi kepedulian untuk merawat dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat lah yang sebenarnya diperlukan.

Realita lain yang memprihatinkan adalah, sebagai negara dengan lautan yang amat luas seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan akan ikan secara mandiri. Namun yang justru terjadi adalah usaha penangkapan ikan di Indonesia mengalami penurunan hingga 44,9% dari tahun 2003 hingga 2013.

“Mengapa demikian? Karena masyarakat tidak bisa hidup hanya dengan menjadi nelayan kecil. Mereka memilih mencari peruntungan ke kota dengan menjadi buruh-buruh urban yang akhirnya mendapat level kehidupan yang jauh lebih rendah. Karena di kota-kota, masyarakat ini akan tinggal secara tidak layak di kardus-kardus, rel-rel kereta api, bahkan kolong jembatan. Sementara di kampungnya, mereka paling tidak masih punya rumah sendiri,” ujar Ibu Susi.

Ibu Susi juga menjelaskan bahwa selama ini kekayaan laut Indonesia hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Berangkat dari fakta tersebut, beliau selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI menjadikan “Laut sebagai Masa Depan Bangsa” sebagai motto kerja Kementerian lautan dan Perikanan. Motto inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam tiga pilar utama yang terdiri dari kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Ketiga pilar tersebut merupakan sebuah gambaran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam memanfaatkan kekayaan laut secara optimal, lalu melanjutkannya untuk generasi penerus dengan tujuan memeratakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya tentu tidaklah mudah, mulai dari meledakkan kapal-kapal negara asing yang melakukan praktik illegal fishing di Indonesia, mencabut subsidi BBM bagi nelayan karena setelah ditinjau kembali, subsidi ini justru hanya dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan dengan kapal besar karena nelayan kapal kecil tidak membutuhkan bahan bakar yang disubsidi tersebut, serta membuat kebijakan baru bagi nelayan-nelayan kecil dengan kapal dibawah 7 GT untuk dapat berlayar secara bebas tanpa harus mengurus izin dan tidak perlu membayar yang terhitung sejak 7 November 2014.

Indonesia telah dianugerahi pulau-pulau yang  terbentang dari Sabang hingga Merauke, lautan yang luas, serta penduduk yang banyak, tapi semua itu tidak akan ada artinya jika kita hanya berpangku tangan.