Pusat Kebijakan Keenergian ITB Bantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Capai Transisi Energi
Oleh Anggun Nindita
Editor Anggun Nindita
BANDUNG, itb.ac.id - Pusat Kebijakan Keenergian, Institut Teknologi Bandung (ITB) menyelenggarakan forum diskusi “Policy Dialogue Transisi Energi Menuju Net Zero Emission (NZE) Provinsi Jawa Barat Institut Teknologi Bandung 2023”. Acara diselenggarakan secara bauran di Ruang Galeri Teknik Kimia ITB dan melalui Zoom, Selasa (27/11/2023).
Forum diskusi dihadiri Kepala Pusat Kebijakan Keenergian ITB, Dr. Ir. Retno Gumilang Dewi, M.Env.Eng.Sc., Minister of Environmental Japan, Ms. Kuroda Kotoe, dan dari UNESCAP, Mr. Omar Siddique selaku keynote speech.
Hadir pula Dewan Energi Nasional, Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dr. Iendra Sofyan, S.T., M.Si., Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, S.T., M.T., perwakilan Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan (PPEBT) ITB, Dr.Eng. Pandji Prawisudha, Perwakilan SDG Center Unpad, Ahmad Komarulzaman, S.E., M.Sc., Ph.D., dan jajaran perwakilan Institute Global Enviroment Studies (IGES).
Kepala Pusat Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Ir. Retno Gumilang Dewi, M.Env., Eng.Sc, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi yang dihadiri pejabat publik dan para peneliti demi mewujudkan transisi energi di Provinsi Jawa Barat. Harapannya, acara ini dapat memberi banyak masukan terhadap pembaruan dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disesuaikan dengan kebijakan perubahan iklim dan cita-cita bersama menuju Indonesia NZE di 2060.
Penyelenggaraan acara dilatarbelakangi oleh urgensi perubahan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang perlu diselarasakan dengan perubahan iklim saat ini dan dalam rangka transisi energi menuju NZE. Hal ini mengingat pada tahun 2023 sudah menginjak 9 tahun sejak KEN pertama kali dibentuk yakni di tahun 2014. Berdasarkan Pasal 29 PP KEN No. 79 Tahun 2014, Kebijakan Energi Nasional dapat ditinjau kembali paling cepat 5 tahun. Indonesia pun telah meratifikasi Paris Agreement-COP21 di tahun 2015 dengan menentukan kontribusi nasional untuk penurunan emisi global sebesar 31,89% (dengan usaha sendiri) dan 43,20% (dengan bantuan pihak lain) pada COP26 dan COP27.
Kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, saat ini masih bertitik tumpu pada energi kotor khususnya batubara untuk bahan bakar listrik. Pada tahun 2020, kebutuhan tenaga listrik di Jawa Barat mencapai 7.712 megawatt (MW) dan perkiraan akan terus tumbuh hingga 11.000 MW pada tahun 2025. Hal tersebut mendapat perhatian penuh dari pemerintah yang tengah menggalakkan transisi energi terbarukan.
Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Satya Widya Yudha, mengungkapkan bahwa saat ini DEN tengah membuat draf terkait grand strategi nasional untuk menjaga ketahanan energi menuju transisi energi. Beberapa poin penting yang tertuang dalam draf KEN terbaru yakni memaksimalkan energi terbarukan seperti nuklir dalam rangka dekarbonisasi yang mendapat dukungan dari IGES dan meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara dan bensin.
“Indonesia akan transisi energi mencapai puncak emisi di 2035 dan Net Zero Emission pada tahun 2060,” ungkapnya.
Kebijakan ini juga didukung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dr. Iendra. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mengupayakan untuk mendorong substitusi bahan bakar fosil dengan meningkatkan produksi dan penggunaan kendaraan listrik setiap tahunnya. Di tahun 2023, jumlah unit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jawa Barat mencapai 13 ribu unit per Januari 2022 dan ditargetkan mencapai 254 ribu unit di tahun 2030.
Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Ai Saadiyah menjelaskan bahwa dalam mendukung pemerintah mencapai transisi energi telah dibentuk Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada 12 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31/kep-9/DESDM Tahun 2023. Forum ini berisi stakeholders lintas sektoral di bidang sumber daya energi yang berupaya mengakselerasi transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Salah satu tantangan akselerasi transisi energi adalah kewenangan sehingga Forum Energi Daerah Jabar dapat memberikan kebebesan kewenangan di tiap stakeholder Jabar untuk percepatan transisi energi,” tuturnya.
Perwakilan Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan ITB (PPEBT ITB), Dr.Eng. Pandji Prawisudha mengungkapkan bahwa banyak potensi di Jawa Barat yang dapat dimaksimalkan untuk energi terbarukan. Jawa Barat memiliki banyak potensi energi baru terbarukan seperti cadangan panas bumi yang melimpah, potensi sumber daya energi tenaga surya, angin, air, dan listrik yang perlu untuk semakin dioptimalkan.
Saat ini Jawa Barat sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di atas air terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi listrik mencapai 145 MW. Selain itu, Jabar juga memiliki Plastic Waste Recyling Plant atau energi dari sampah terbesar di Indonesia dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 24.000 ton per hari.
Berbagai potensi di Jawa Barat hanyalah sebuah kekayaan semata jika tidak dilakukan eksekusi yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan energi nasional tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan perlunya kolaborasi antara sektor penyedia dan sektor pengguna. Keduanya harus memiliki kesamaan komitmen dan tekad untuk mencapai Indonesia bebas emisi. Bukan angan semata di tahun 2060 bahkan lebih cepat, Indonesia mencapai NZE jika bersama-sama membangun negeri bebas emisi.
Reporter: Pravito Septadenova Dwi Ananta (Teknik Geologi, 2019)
Editor: M. Naufal Hafizh