Institut Teknologi Bandung

Bandung pun kini telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi salah satu pusat perekonomian selain wilayah DKI Jakarta serta sekitarnya. Meski begitu, di balik perkembangannya ini, sejumlah permasalahan pun masih melanda Kota Kembang ini.

Sebut saja masalah kemacetan lalu lintas, banjir, polusi udara, dan kurangnya ruang terbuka hijau (RTH). Dengan berbagai hambatan tersebut, tentu dapat menghalangi perkembangan Bandung menjadi kota yang ideal.

Hal ini pun menjadi sorotan bagi Guru Besar dari Kelompok Keahlian (KK) Perencanaan dan Perancangan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB), Prof. Ir. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D. Beliau mengatakan salah satu permasalahan utama di Kota Bandung adalah kemacetan.

"Bandung telah lama menjadi tujuan wisata dan pendidikan yang membuat arus kendaraan semakin padat, terutama pada hari libur," ujarnya belum lama ini.

Bukan hanya itu, masalah drainase juga menjadi sebuah isu yang kerap muncul ketika musim hujan tiba. Prof. Ridwan menyebutkan bahwa drainase yang kurang optimal menyebabkan banjir di berbagai titik kota, terutama di daerah-daerah yang topografinya tidak rata.

Menurutnya sistem drainase yang tidak memadai memerlukan perhatian serius dari pemerintah kota, terutama mengingat tata letak Bandung yang berada di cekungan dan dikelilingi pegunungan.

Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Meskipun telah ada beberapa inovasi dalam pengelolaan sampah, seperti yang dilakukan oleh salah satu kelurahan di wilayah Antapani melalui aksi circular economy. "Masalah tersebut tetap sulit diatasi secara menyeluruh. Kurangnya partisipasi masyarakat serta rendahnya kesadaran mengenai pengelolaan sampah menjadi sebuah kendala utama," paparnya.

Bandung juga dihadapkan dengan persoalan lingkungan lainnya, yakni polusi udara. Sama seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, hingga kini Bandung masih kesulitan mencapai target tiga puluh persen ruang terbuka hijau (RTH) yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini mengingat lahan yang kian berkurang karena pembangunan berbagai kawasan di Bandung.

"Kurangnya RTH turut memperparah kondisi kualitas udara di Bandung yang dipenuhi oleh emisi kendaraan bermotor," tuturnya.

Potensi ke Depan yang Dimiliki Kota Bandung

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, Bandung pun tetap mempunyai banyak potensi. Salah satunya adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal urban farming serta pengelolaan lahan yang lebih efisien.

Beliau juga menyebut Pemkot Bandung telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menata lahan pertanian melalui berbagai program, yang dapat dipromosikan hingga ke forum internasional.

"Sebagai kota yang memiliki banyak perguruan tinggi, Bandung memiliki keunggulan dalam menciptakan ekosistem pengetahuan yang baik. Perguruan tinggi seperti ITB, dengan visi global dan relevansi lokalnya, dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi inovatif untuk masalah perkotaan melalui riset dan pengabdian masyarakat," ucapnya.

"Inisiatif seperti Science Techno Park (STP) yang akan diresmikan di kawasan Gedebage juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan teknologi yang mendukung inovasi perkotaan," lanjutnya.

Beliau berpesan, untuk menyongsong masa depan kota yang lebih baik, para calon wali kota atau pemimpin yang akan datang untuk lebih memprioritaskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan guna menciptakan kota yang inklusif dan ramah lingkungan masih amat besar. Sehingga pembangunan di masa mendatang perlu mengantisipasi tantangan yang ada, agar menciptakan kota yang berdaya saing secara global namun tetap relevan secara lokal.

Perayaan HUT ke-214 Kota Bandung ini menjadi momen refleksi bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Diharapkan, dengan kolaborasi dan inovasi yang lebih intens, permasalahan-permasalahan perkotaan dapat diatasi secara bertahap. Bagaimanapun, sebagai kota yang dinamis dan penuh potensi, Bandung harus mampu terus berkembang tanpa meninggalkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya.