Acara ini menghadirkan empat narasumber yang sudah banyak berkecimpung dan ahli di bidang Planologi. Mulai dari Dosen PWK ITB, Dr. I Gusti Ayu Andani, S.T, M.T. Lalu ada Perencana Ahli Utama Bidang Transportasi Kementerian PPN, Dr. Ir. Budi Hidayat. M.Eng.Sc, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, Ph.D, dan Southeast Asia Director of ITDP Indonesia, Faela Sufa.

Sesi pertama pada acara ini disampaikan oleh Perencana Ahli Utama Bidang Transportasi Kementerian PPN. Dr. Budi memaparkan materi tentang COVID-19 sebagai faktor pendorong pemikiran transportasi masa depan. Pemikiran terkait pembangunan transportasi di masa depan ini didorong oleh berbagai hal seperti urbanisasi yang kian meningkat, kemacetan di kota besar yang semakin parah, pangsa angkutan umum di berbagai kota di Indonesia masih rendah, dan tentunya kondisi pada masa pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat.

“Pembatasan mobilitas yang diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 berdampak pada sektor transportasi di Indonesia,” tegas Dr. Budi. Contoh konkrit dari pengaruh COVID-19 terhadap sektor transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta adalah menurun drastis pada masa pandemi ini, bahkan hingga mencapai 70 persen.

Materi selanjutnya dipaparkan oleh Southeast Asia Director of ITDP Indonesia, Faela Sufa. Ia menerangkan tentang tantangan dan potensi transportasi berkelanjutan di masa pandemi. “Berbagai tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan transportasi berkelanjutan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Mulai dari pembatasan kapasitas angkut, pembatasan jam dan rute operasional, serta pengalihan rute. Namun hal-hal tersebut juga mengakibatkan bertambahnya waktu tunggu dan antrean yang panjang, yang tentunya menciptakan keramaian dan kepadatan di stasiun,” jelas Faela.

Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya cenderung beralih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Maka dari itu, diperlukan moda transportasi alternatif yang inkulish, terutama untuk masyarakat yang perlu bermobilitas. “Transportasi berkelanjutan untuk perkotaan harus komplet, yang memiliki arti dapat memfasilitasi semua kalangan masyarakat,” tegas Faela.

Ada tiga prinsip yang harus dipegang untuk merelisasikannya. Mulai dari mengurangi kebutuhan perjalanan yang tak mendesak, shifting ke moda yang berkelanjutan dengan memprioritaskan transportasi publik dan transportasi tak bermotor, dan meningkatkan kualitas dan efisiensi teknologi dan energi moda transportasi. “Berbagai hal yang bisa di improve pada moda transportasi perkotaan adalah memprioritaskan transportasi publik untuk pekerja esensial dan juga memperbaiki fasilitas pejalan kaki dan pengendara sepeda,” jelasnya.

Selanjutnya, pemaparan materi ketiga disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, Ph.D. Ia memaparkan materi tentang Strategi Pengelolaan Dampak Pandemi Pada Sektor Jalan Tol. “Akumulasi lalu lintas jalan tol selama 2020, tepatnya setelah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, terjadi penurunan sebesar 30% hingga 40% dibandingkan tahun 2019,” jelas Triono. Selain itu, masa pandemi ini juga membuat pemerintah harus mengeluarkan berbagai regulasi yang akhirnya membatasi dan menurunkan intensitas mobilitas para masyarakat.

Pemaparan materi terakhir pada acara ini dipaparkan oleh Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Dr. I Gusti Ayu Andani, S.T, M.T. Dr. Andani memaparkan tentang The Era of Post-Pandemic Cities. Dr. Andani membuka paparan materinya dengan menjelaskan tentang konsep global sustainability.

“Tiga aspek yang berpengaruh dan beririsan dengan global sustainability adalah aspek ekonomi, sosial, dan ekologi,” jelas Dr. Andani. Transportasi yang berkelanjutan adalah kapasitas untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat yang menimbulkan dampak buruk paling minim untuk lingkungan dan juga memikirkan kebutuhan kebutuhan mobilitas masa depan.

Salah satu cara untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan adalah mengelola tingkat kebutuhan transportasi atau managing transport demand. Beberapa contoh konkritnya adalah menekankan biaya untuk berbagai aspek seperti pajak polusi, kontrol lahan parkir, membatasi mobilitas yang belum menjadi prioritas, dan juga traffic bans. Tentunya hal-hal tersebut dapat membuat masyarakat mengurangi penggunaan transportasi yang berlebihan.

Reporter: Yoel Enrico Meiliano (Teknik Pangan, 2020)