"Menciptakan kebijakan investasi infrastruktur yang sehat sesuai dengan kondisi objektif yang ada dan juga sesuai dengan tantangan-tantangan yang dihadapi di masa depan". Demikian tujuan dari Local Goverment Workshop "Kebijakan Investasi Infrastruktur" yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB bertempat di Hotel Savoy Homan, Bandung. Workshop ini dimaksudkan bagi para eksekutif maupun leglisatif daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk para anggota DPRD terutama bagi anggota komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, keuangan /anggaran ataupun pengembangan sosial ekonomi. Sedangkan untuk para eksekutif Pemerintah Daerah, mereka adalah pengambil kebijakan, seperti : Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota , Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor. Penyelenggaraan Workshop ini dilatarbelakangi oleh peran infrastruktur sebagai salah satu komponen fisik yang penting bagi suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan. Terdapat korelasi yang signifikan antara kondisi infrastruktur dengan denyut kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga kesejahteraan masyarakat. Pengembangan infrastruktur yang sistematis, konsisten dan terarah, akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini yang termasuk pada infrastruktur adalah ; prasarana transportasi (jalan, pelabuhan, bandara, jalan raya, jalan kereta api, teminal, stasiun dan lain-lain), prasarana pengelolaan limbah (IPAL, TPA, dan sejenisnya), prasarana sumberdaya air (bendungan, saluran irigasi, drainase, dan lain-lain), prasarana energi (pembangkit listrik, transmisi tegangan tinggi, jaringan distribusi), prasarana telekomunikasi dan lainnya. Salah satu kebijakan pengembangan infrastruktur yang saat ini paling disorot adalah masalah kebijakan investasi, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan : infrastruktur apa yang sebaiknya segera dikembangkan suatu daerah? Apa kriteria investasi yang dijadikan dasar? Siapa yang melakukan investasi? dan bagaimana pola investasi dilakukan? Kesemua pertanyaan tersebut menjadi pendting di masa-masa otonomi daerah saat ini. Pada era otonomi daerah sekarang ini, ada 2 paradigma baru yang dikembangkan berkait dengan kebijakan investasi infrastruktur tersebut. Pertama bahwa kebijakan investasi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Dan yang kedua adalah kebijakan investasi ini juga melibatkan secara intens berbagai stakeholder termasuk disini juga lembaga leglisatif daerah (DPRD). Bagi daerah yang memiliki sumber dana memadai, permasalahan justru timbul pada bagaimana mengalokasi dana dengan baik dan sehat agar sepenuhnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, bagi daerah dengan sumber dana terbatas, permasalhan menjadi lebih rumit. Selain harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam kebijakan investasi, juga harus merumuskan kebijakan investasi yang mampu menstimulir pihak ketiga untuk dapat dan mau terlibat dalam kegiatan investasi infrastruktur ini. Apapun kondisi daerahnya, maka persoalan kebijakan investasi pengembangan infrastruktur saat ini menjadi persoalan yang krusial. Hal ini di samping karena kebutuhan akan pengembangan infrastruktur terasa semakin besar, karena juga di masa depan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam merumuskan kebijakan investasi bagi perkembangan teknologi, maupun perkembangan politik yang semakin dinamis. Dalam kerangka itulah workshop kebijakan investasi bagi infrastruktur ini diadakan, agar para pengambil keputusan di daerah, baik anggota leglisatif maupun eksekutif daerah memiliki kapasitas yang lebih mumpuni, sehingga mampu bersama-sama dalam merumuskan kebijakan investasi pengembangan infrastruktur secara lebih sinergis, strategis dan optimal, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan dimasa mendatang. Dari segi materi, pembahasan didasarkan pada pendekatan multidisiplin dalam merumuskan kebijakan investasi infrastruktur. Materi yang disampaikan antara lain : 1. Issue dan konteks kebijakan investasi infrastruktur, 2. Infrastruktur dan pengembangan wilayah, 3. Investasi pengembangan berbagai jenis infrastruktur (Air bersih, Transportasi, Energi, Telekomunikasi, Teknologi Informasi, Sumber Daya Air, Pengolah Limbah, Kesehatan dan Pendidikan) 4. Analisis Kelayakan Finansial 5. Analisis Kelayakan Ekonomi 6. Analisis Kebijakan Investasi Infrastruktur 7. Pola dan skema keterlibatan swasta dalam investasi struktur 8. Aspek legal dalam kebijakan investasi 9. Studi kasus dan junjungan ke lapangan Materi-materi tersebut disampaikan dalam 3 hari pelaksanaan workshop. Workshop dijadwalkan dalam 10 Batch, Jadwal Batch pertama yaitu 20 - 22 Juli 2005 lalu. Berikut jadwal lengkapnya: Batch II : 10 - 12 Agustus 2005 Batch III : 7 - 9 September 2005 Batch IV : 28 - 30 September 2005 Batch V : 30 November - 2 Desember 2005 Batch VI : 21 - 23 Desember 2005 Batch VII : 18 - 20 Januari 2006 Batch VIII : 8 - 10 Februari 2006 Batch IX : 1 - 3 Maret 2006 Batch X : 22 - 24 Maret 2006 Narasumber workshop ini adalah para ahli dan profesional dari Institut Teknologi Bandung, akademisi yang pakar dibidangnya masing-masing. - Dr. Ir. Idwan Santoso, MSc, DIC - Dr. Ir. Widiarto - Prof. Dr. Nanang Fatah - Dr. R. Panigoro - Prof. Dr. Ir. Bambang Ismanto - Dr. Ir. M. Nurdin - Dr. Ir. M. Syahril B.K. - Ir. Imam Istijanto, MBA - Dr. Ir. Sugihartono - Dr. Ir. Cahyono - Dr. Ir. Kadarsah S. - Prof. Dr. Man Suparman, SH, MH. - Dr. Ir. Beno Rahardian - Dr. Ir. Suhono Supangkat Jumlah Peserta workshop ini dibatasi 30 peserta setiap Batch-nya. Kegiatan bersifat interaktif dengan mind-sharing terhadap materi-maetri yang didiskusikan. Keterangan lebih lengkap mengenai biaya workshop dan aturan lainnya dapat menghubungi LPPM ITB di, Gedung Rektorat ITB Lantai 5 Jl. Taman Sari 64 Bandung 40116 Telp. 022-250 1759 atau 022-250 0939 Fax. 022-250 4010 CP. Dino : 08122103189 Henny/Renny : 022-2501759,2503602 Email : pm@lppm.itb.ac.id atau lp@lppm.itb.ac.id