Ketua Kelompok Keahlian Manajemen dan Pengetahuan Sumber Daya Manusia, Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Donald Crestofel Lantu, S.T., M.B.A., Ph.D., menyoroti transformasi signifikan yang terjadi di industri pertambangan. Bisnis pertambangan saat ini mengalami peningkatan signifikan dan membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan keberlanjutan.

“Industri pertambangan kini terlihat sangat menarik. Namun, mereka membutuhkan pengembangan kapabilitas karyawan untuk menghadapi tantangan baru, seperti diversifikasi bisnis, upgrading, reskilling, dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Donald menjelaskan bahwa SBM ITB terus aktif mendukung pengembangan SDM di sektor pertambangan melalui program-program pendidikan formal, seperti MBA khusus industri pertambangan dan pelatihan-pelatihan pendek yang berfokus pada pengembangan keterampilan manajerial, kepemimpinan, dan aspek bisnis lainnya.

"Kami menyediakan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan saat ini. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor ini," tuturnya.

Selain itu, penting untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari berakhirnya masa operasional tambang. Perencanaan yang matang dan pengembangan SDM yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan pascatambang.

"Perlu ada upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial di daerah pertambangan setelah tambang ditutup. Pengembangan SDM yang berfokus pada keterampilan baru dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci penting," katanya.

ICE Talk "Human in Mining" memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang pengembangan SDM di sektor pertambangan. Acara ini menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu mendorong kemajuan industri pertambangan Indonesia yang berkelanjutan.

Penulis: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)