Hal itu disampaikannya pada kuliah umum Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB yang dipandu oleh Kaprodi Oseanografi ITB, Dr. Ayi Tarya, S.Si., M.Si. “Negara kita dianugerahi keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya laut yang luar biasa. Namun sayangnya, pembangunan masih berpusat di darat. Belum lagi tekanan aktivitas manusia yang berimplikasi pada kerusakan biota dan ekosistem laut, perubahan iklim yang tidak terelakkan, eksploitasi sumber daya laut, dan polusi sampah laut yang kian memprihatinkan,” ungkap Ir. Sakti.

Strategi pertama yang beliau jalankan adalah memperluas kawasan konservasi laut. Jumlah kawasan konservasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 28,9 juta hektare, atau setara dengan 8,9% dari luas laut Indonesia. Pada tahun 2045, ditargetkan luasannya menjadi 97,5 juta hektare.

"Targetnya adalah meningkatkan kawasan konservasi laut hingga 30% dari luas laut Indonesia. Karbon yang dapat diserap nantinya mencapai 188 juta tCO2eq. Jika dirupiahkan, nilainya menyentuh Rp 300 triliun. Selain menjadi wilayah tangkapan karbon, kawasan konservasi laut juga dapat meningkatkan produksi oksigen dan menjadi tempat pemijahan alami bagi ikan bernilai ekonomi tinggi,” tuturnya.

Beliau juga membuat kebijakan penangkapan ikan terukur yang bertujuan untuk menjaga sumber daya ikan lestari, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memajukan perikanan Indonesia. Saat ini telah dikembangkan kampung nelayan modern, penguatan pendataan perizinan kapal dan sistem informasi perikanan tangkap, dan modernisasi pelabuhan perikanan.

Sektor budidaya laut, pesisir, dan darat tidak luput menjadi perhatian. Indonesia memiliki 5 komoditas unggulan, yakni udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting. “Strategi yang dijalankan adalah dengan peningkatan produktivitas budidaya melalui revitalisasi dan modelling sistem budidaya, membangun kampung budidaya, serta meningkatkan sektor hilir (cold storage, unit pengolah ikan),” ujar menteri yang kini tengah menempuh studi doktoralnya di prodi Sains Kebumian ITB itu.

KKP juga berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dilakukan untuk membangun ekonomi yang ramah lingkungan, memperbaiki dan melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut dan pesisir, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Program terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

“Kami menggelar gerakan nasional Bulan Cinta Laut untuk menyadarkan bahaya plastik. Nelayan yang pergi melaut harus membawa sampahnya pulang kembali ke darat. Pada akhirnya, ini bukan hanya tugas pemerintah maupun nelayan, tetapi kita semua untuk menjaga laut. Sudah saatnya kita mengembalikan muruah Indonesia sebagai negara maritim, tidak hanya menjadikan laut sebagai halaman rumah yang terabaikan dan menjadi tempat pembuangan sampah belaka,” ujarnya menutup pemaparan materi pada Selasa (26/3/2024).

Reporter: Maharani Rachmawati Purnomo (Oseanografi, 2020)