Rountable Disscussion sesi pagi, 15 Juli 2005. Diskusi terbatas di ruangan 4 mengenai infrastrukrur dengan narasumber Ir. Indratmo S dan Bupati Belitung, Ir. H. Darmansyah, mengangkat 2 hal penting yaitu masalah perencanaan lokal/nasional, dan masalah regulasi. Diskusi berkembang dengan pembahasan tentang lahan, tata ruang dan investasi. Keterlibatan pihak-pihak investor dan swasta juga dibahas dalam rountable disscussion ini. Pada awal diskusi sempat dibahas mengenai eksploitasi timah di Bangka Belitung, berkenaan dengan pemanfaatan timah dalam industri semen. Selain itu juga sempat dibahas mengenai ekploitasi dari China dan Korea terhadap SDA Belitung lainnya seperti Batu misalnya. Permasalahan infrastruktur menjadi rumit ketika terjadi keterbatasan bahan baku yang tersedia. Selain itu juga muncul permasalahan keterdesakan pemanfaatan infrastruktur namun tidak didukung oleh pembangunan berkelanjutan terhadap infrastruktur yang tersedia. Menjawab keterbatasan SDA, sebenarnya perencanaan dan manajemen yang baik terhadap infrastruktur. Tersebut angka 850 trilyun, jumlah perencanaan yang akan dikeluarkan oleh Indonesia dalam bidang infrastruktur. Berbagai saran muncul menanggapi perencanaan tersebut. Salah satunya adalah pemberlakuan otonomi daerah seperti perusahaan yang akan dikembangkan. muncul juga usulan mengenai pengelolaan daerah perbatasan negara dari segi infrastruktur yang memang memerlukan SDM dan SDA yang memadai. Dalam permasalahan tata ruang, harus dimngerti kondisi akan adanya kebutuhan data yang memadai, bukan semata-mata berpegang pada kebutuhan. Pemanfaatan tata ruang harus berjalan sinergis dalam satu sistem, tidak berlangsung sendiri-sendiri. Menanggapi permasalahan penydiaan air bersih di Indonesia. Berbagai contoh kasus diungkap, salah satunya permasalahan kebocoran PDAM di Bogor yang berkisar 39% - 40%. Padahal pengembangan infrastruktur air bersih sangat mahal. Untuk pengelolaan air bersih ITB saja, dibutuhkan dana sebesar 750 juta. Padahal PDAM Indonesia memiliki kapasitas terpasang yang jauh berbeda denga ITB. Dalam pembangunan jalan tol di Indonesia, hambatan yang paling signifikan adalah pada tahap konstruksi sosialnya. Permasalahan teknis sudah tidak menjadi kendala berarti lagi saat ini. Secara ekonomi, kondisi ekonomi bangsa yang menurun menjadi faktor yang buruk bagi pengembangan infrastruktur Indonesia. Dari segi perencanaan perlu juga diperhatikan dari segi "enviromental" sehingga tidak menghancurkan perencanaan yang berkelanjutan. Integrated Infrastructure Management digunakan untuk menekan biaya produksi sehingga tantangan orang luar bisa ditahan. Pengelolaan keseimbangan antara daerah dan pusat juga harus diatur. Informasi lainnya tentang biaya produksi di Jawa Barat adalah pembangunan Tol Cipularang yang memakan biaya 1,7 Trilyun. Saran lainnya yang diberikan adalah permasalahan kemiskinan agar jangan berangkat dari infrastruktur. Namun harus diupayakan agar infrastruktur menguntungkan dan membangun masyarakat. (Sumber : Notulensi Diskusi "Roundtable Discussion ISATF 2005"; Materi: Infrastruktur)