ITB Hadirkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Studium Generale 2017
Oleh Fivien Nur Savitri, ST, MT
Editor Fivien Nur Savitri, ST, MT
BANDUNG, itb.ac.id – Terus berupaya memperluas pengetahuan mahasiswanya, ITB tidak hanya menyuguhknan materi ajar yang telah disusun oleh masing-masing program studi. Melalui salah satu mata kuliah umum yaitu Studium Generale, ITB memberikan peluang yang besar kepada para mahasiswa untuk mencari ilmu sebanyak mungkin dari berbagai pembicara yang hadir. Kembali mengundang sosok penting dalam pemerintahan Indonesia, ITB menghadirkan Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Rabu (08/03/17) untuk mengisi kuliah umum di Aula Barat ITB.
Kuliah umum ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITB saja namun juga terbuka untuk umum, mulai dari mahasiswa hingga pihak media. Dalam kuliah umum kali ini, Jenderal Polisi Tito memberikan materi bertajuk “Tantangan Kebhinnekaan dalam Era Demokrasi dan Globalisasi”
Beliau memulai paparannya dengan menceritakan tentang betapa uniknya Indonesia dengan berbagai keanekaragaman yang ada di dalamnya mulai dari suku, budaya, ras, juga agama. Meski demikian, perbedaan-perbedaan yang tumbuh dan mengisi tubuh Indonesia ini telah lama dirangkul oleh satu semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti meskipun berbeda-beda, namun sejatinya Indonesia tetaplah satu jua. Semboyan ini tidak lahir begitu saja, namun dibentuk atas pemikiran-pemikiran para terdahulu yang berupaya merumuskan tujuan bangsa ini bersama-sama.
“Untuk merubah suatu perkumpulan, maka selidiki setiap hal yang menjadi tujuan dari orang-orang yang ada di dalamnya, cari tahu setiap persamaan tujuan dan perbedaan tujuan yang ada. Jika kita ingin membuat persatuan, maka kembangkan tujuan-tujuan yang sama, dan reduksi tujuan-tujuan yang berbeda. Seperti halnya dalam menyusun sebuah negara,” ujar Jenderal Polisi Tito.
Jika perbedaan-perbedaan yang menghiasi Indonesia ini tidak dijaga dengan baik, keberagaman tadi justru akan memicu perpecahan yang dapat membahayakan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Dan tidak hanya faktor keberagaman saja. Pasalnya, sudah banyak ideologi yang bebas masuk dan mempengaruhi pola pikir masyarakat seiring lahirnya era globalisasi. Sistem demokrasi yang tujuannya mulia untuk memangku seluruh kepentingan rakyat dapat disalahfungsikan oleh kalangan tertentu dengan mencampurkannya dengan ideologi liberal untuk menguntungkan pihak-pihak penguasa baik ekonomi, politik, media, maupun ketiganya.
Oleh karena itu, keberhasilan sistem demokrasi yang juga merupakan wadah untuk memfasilitasi keberagaman yang ada di Indonesia ini membutuhkan dukungan dari kedua belah pihak yaitu rakyat dan pemerintah. Rakyat dan pemerintah pada dasarnya memiliki suatu ikatan kontrak secara tidak langsung, dimana pemerintah wajib menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat, dan rakyat wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jenderal Polisi Tito mengingatkan kepada mahasiswa yang hadir untuk mengingat apa yang telah para pemuda terdahulu lakukan untuk menghimpun kesatuan bangsa ini melalui rumusan sumpah pemuda. Melalui upaya mempersatukan tanah air, bangsa dan bahasa yang para pemuda dahulu telah rumuskan, maka seharusnya kita yang menjadi generasi sekarang wajib sadar dan terus berupaya untuk menjaga tanah air ini supaya tetap bersatu dalam satu nama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Reporter : Okta