ITB Menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara
Oleh Faizal Ramadhan - Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
Editor Adi Permana
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan Rapat Koordinasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana di Nirwana Buton Vila, Baubau, pada tanggal 28
Maret 2022. Tema yang diangkat dalam rapat koordinasi tersebut adalah “Meningkatkan Kolaborasi dan Integritas dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana”. Pusat Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut (PPWPL) ITB diundang menjadi salah satu narasumber. Kepala PPWPL ITB, Mohammad Farid, S.T., M.T., Ph.D. dengan tim ahli tsunami, Mohammad Bagus Adityawan, S.T., M.T., Ph.D. dan Muhammad Rizki Purnama, S.T., MT. menghadiri rapat koordinasi tersebut.
Rapat koordinasi yang dihadiri juga oleh pemerintah daerah 17 kabupaten dan kota se-Sultra, dibuka oleh Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, S.H. dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. Setelah itu, diadakan talkshow yang dimoderatori Prof. Dr.Eng. Jamhir Safani, S.Si., M.Si. dari Universitas Halu Oleo dengan menghadirkan Gubernur Sultra, Sestama BNPB, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Komandan Korem 143/HO, Bupati Buton, dan Kepala PPWPL ITB.
Pada kesempatan tersebut, Mohammad Farid, S.T., M.T., Ph.D. menyampaikan materi mengenai potensi bencana tsunami di Sultra. Menurutnya, dari studi yang dilakukan Horspool dkk. (2014), potensi bencana tsunami di Sulawesi Tenggara untuk ketinggian air 0,5 sampai 3 meter memiliki probabilitas 1/50 hingga 1/10 dan potensi dengan ketinggian air di atas 3 meter memiliki probabilitas 1/500 sampai 1/100. Selain itu, berdasarkan kajian BNPB (2015), terdapat beberapa wilayah yang memiliki potensi bahaya tinggi yaitu Buton, Buton Utara, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Secara historis, Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mencatat kejadian tsunami di pesisir Pulau Buton dengan ketinggian antara 74 cm sampai dengan 1,5 m akibat gempa Flores pada tanggal 12 Desember 1992. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut terkait potensi ancaman, kerentanan, dan dampak tsunami serta solusinya.
Kegiatan talk show diakhiri dengan diskusi singkat. Dalam diskusi tersebut, Bupati Konawe Utara menyampaikan potensi bencana di Konawe Utara yang membutuhkan kewaspadaan terkait sesar yang berada di sepanjang jalan nasional. Setelah itu, rapat koordinasi ditutup dan dilanjutkan dengan kegiatan field trip ke wilayah potensi tsunami Kabupaten Buton.
