Kepala BPKP Beri Ceramah di ITB
Oleh Nofri Andis
Editor Nofri Andis
BANDUNG, itb.ac.id - Kepala BPKP Prof. Mardiasmo memberi ceramah mengenai akuntabilitas keuangan di ITB. Kepada rektor, para pemangku jabatan, dan segenap unit kerja ITB, Mardiaso memberikan masukan-masukan tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Ceramah tersebut diberikan usai BPKP dan ITB meneken nota kesepahaman kerja sama tentang pendampingan manajemen keuangan ITB, Kamis (8/12). Dalam ceramah tersebut, Mardiasmo mengatakan, konsultasi dan bimbingan dengan BPKP guna mendukung akuntabilitas keuangan merupakan hal yang sangat penting.
Mardiasmo menyambut baik kerja sama yang terjalin antara ITB dengan BPKP tersebut. "Terlebih, peran ITB dalam membangun bangsa dan negara sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Alumni ITB tersebar di seluruh Indonesia dan sangat membantu membangun pemerintahan," kata dia.
Kepada para hadirin, Mardiasmo menyampaikan empat pilar yang harus dijaga oleh pemegang tanggung jawab tertinggi. Pertama, akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja. Kedua, pembendaharaan aset. "Akuntabilitas jangan hanya pada pengeluaran, tapi juga penerimaan,"kata dia.
Selanjutnya, pemegang tanggung jawab tertinggi perlu membuat program yang berpegang pada partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. "Kalau di perguruan tinggi partisipasi tersebut bisa dengan melibatkan seluruh kalangan civitas akademika," jelas Mardiasmo.
Terakhir, kata Mardiasmo, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, harus ada akuntabilitas penyelamatan keuangan negara. Caranya dengan membangun iklim preventif dan good governance. "Selain itu, kalau sekiranya terjadi, juga harus ada penindakan," kata dia.
Selain itu, setelah penandatanganan nota kesepahaman ITB-BPKP ini, Mardiasmo mengatakan BPKP akan membimbing ITB agar setiap sistem yang diterapkan di ITB tidak berlawan arah dengan sistem yang berlaku di Indonesia.
Mardiasmo menyambut baik kerja sama yang terjalin antara ITB dengan BPKP tersebut. "Terlebih, peran ITB dalam membangun bangsa dan negara sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Alumni ITB tersebar di seluruh Indonesia dan sangat membantu membangun pemerintahan," kata dia.
Kepada para hadirin, Mardiasmo menyampaikan empat pilar yang harus dijaga oleh pemegang tanggung jawab tertinggi. Pertama, akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja. Kedua, pembendaharaan aset. "Akuntabilitas jangan hanya pada pengeluaran, tapi juga penerimaan,"kata dia.
Selanjutnya, pemegang tanggung jawab tertinggi perlu membuat program yang berpegang pada partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. "Kalau di perguruan tinggi partisipasi tersebut bisa dengan melibatkan seluruh kalangan civitas akademika," jelas Mardiasmo.
Terakhir, kata Mardiasmo, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, harus ada akuntabilitas penyelamatan keuangan negara. Caranya dengan membangun iklim preventif dan good governance. "Selain itu, kalau sekiranya terjadi, juga harus ada penindakan," kata dia.
Selain itu, setelah penandatanganan nota kesepahaman ITB-BPKP ini, Mardiasmo mengatakan BPKP akan membimbing ITB agar setiap sistem yang diterapkan di ITB tidak berlawan arah dengan sistem yang berlaku di Indonesia.
