Kebangkitan Industri, Kebangkitan Negara

"Kebangkitan suatu negara sering ditandai dengan kebangkitan pembangunan industrinya," ujar Airlangga membuka orasinya. Beliau menyebut Inggris yang memulai revolusi di bidang industri dan dilanjutkan dengan keberhasilan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT kini mendominasi ketersediaan produk industri dunia yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut beliau, pembangunan industri suatu negara tidak selalu bergantung kepada kondisi ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan. "Kita dapat melihat bagaimana Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara di wilayah Eropa yang mampu mengoptimalkan ilmu pengetahuan - dalam hal ini pengetahuan keteknikan - untuk mendukung pembangunan industrinya," tambah pria kelahiran Surabaya ini.

Sejak krisis moneter pada tahun 1998, pertumbuhan industri non-migas cenderung berada di bawah pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertahun sekitar lima hingga enam persen. Pada semester pertama 2016, pertumbuhan industri non-migas hanya mencapai 4,54 persen. Namun, sebenarnya dalam semester pertama 2016, kontribusi industri non-migas adalah yang terbesar dengan proporsi sebesar dua puluh persen dari PDB. Dari lima belas kelompok industri pengolahan non-migas pada semester pertama 2016, tujuh di antaranya mengalami laju pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan industri non-migas. Ketujuh kelompok itu ialah (1) Industri Mesin dan Perlengkapan, (2) Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas kaki, (3) Industri Makanan dan Minuman, (4) Industri Barang Galian bukan Logam, (5) Industri Alat Angkutan, (6) Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik, serta (7) Industri Pengolahan Tembakau.

Impian Industri Kecil Menengah yang Tersebar Merata di Indonesia

Kewirausahaan di sektor industri diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur industri. "Pemerintah menargetkan akan mencetak 200.000 wirausahawan dengan mendorong bertumbuhnya Industri Kecil Menengah (IKM)," ujar Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009 tersebut. IKM adalah pilar penting yang perlu terus ditingkatkan karena hingga saat ini IKM telah berkontribusi sebesar 34,82 persen terhadap industri secara keseluruhan. IKM telah menyerap 8,7 juta tenaga kerja, meningkatkan ekonomi nasional, dan mengatasi kemiskinan. Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada IKM, pemerintah akan terus mendorong penyebaran dan pertumbuhan IKM agar dapat tersebar merata ke seluruh wilayah tanah air, khususnya di luar Pulau Jawa.

Pertumbuhan industri di seluruh Indonesia membutuhkan akses transportasi yang mumpuni. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong percepatan akses transportasi di kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi, yang kini tersebar di empat belas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keempat belas KEK tersebut adalah Bintuni (Papua Barat), Buli (Maluku Utara), Bitung (Sulawesi Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tengah), Bantaeng (Sulawesi Selatan), Batulicin (Kalimantan Selatan), Jorong (Kalimantan Selatan), Ketapang (Kalimantan Barat), Landak (Kalimantan Barat), Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Sei Mangke (Sumatra Utara), dan Tanggamus (Lampung).

Pemerintah juga terus membangun infrastruktur - baik kereta api dan jalan tol, maupun pelabuhan laut dan bandar udara di wilayah pertumbuhan ekonomi, sehingga kawasan-kawasan industri di wilayah barat dan timur Indonesia dapat berkembang. Infrastruktur industri adalah salah satu bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja sektor industri. Strategi ini mencakup struktur dan infrastruktur industri, pembangunan kualitas sumber daya manusia, dan teknologi.

Peran Pendidikan dalam Membangun Industri dan Ekonomi Bangsa

Demi membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah akan melakukan perbaikan sistem pendidikan dan mendorong bertumbuhnya kewirausahaan. Pembenahan sistem pendidikan diharapkan akan mampu menjawab kebutuhan industri sehingga mewujudkan link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan. Untuk itu, pemerintah akan mendorong sinergitas antara dunia usaha dan perguruan tinggi untuk mendirikan lembaga-lembaga vokasional di sekitar kawasan-kawasan industri sesuai industri unggulan yang ada di setiap wilayah. Agar realisasi pendirian pendidikan vokasional tersebut berlangsung lebih cepat, pemerintah bermaksud memberikan fasilitas yang diperlukan berupa insentif, sehingga pemerintah tida perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan vokasional tersebut. "Nantinya, siswa-siswa SMK akan mendapatkan tiga bulan setiap semester untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, seperti dengan cara magang," ujar Airlangga, yang merupakan anak dari Menteri Perindustrian RI ke-17, Ir. Hartarto Sastrosoenarto.