Prof. Miming menyampaikan bahwa semakin “miskin” sebuah kota maka permasalahan transportasi semakin berat, yang menyebabkan produktivitas kota akan tertinggal jauh. Fakta tersebut kemudian berimplikasi pada diperlukannya model perencanaan tata ruang yang mengakomodasi daya dukung kapasitas infrastruktur transportasi.

Beliau memperkenalkan suatu model dalam perencanaan tata ruang, yakni Model Analisis Daya Dukung (DD) Infrastruktur Transportasi dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

“Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu sisi sediaan dan sisi permintaan. Dari sisi sediaan, kita dapat memperkirakan volume pergerakan maksimum yang masih bisa diakomodasi. Kemudian pergerakan maksimum tersebut menjadi landasan untuk menghitung luas lahan yang diperbolehkan untuk pembangunan fisik,” ujarnya.

Untuk mengimplementasikan konsep tersebut, kerja sama perencanaan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan sehingga perspektif kelembagaan menjadi penyelesaian dari banyak persoalan transportasi di Indonesia.

Terkait dengan kelembagaan, Prof. Miming dan tim kemudian melakukan rujukan pada sebuah teori mengenai tipologi kelembagaan. Teori tersebut menunjukkan bahwa tipe kelembagaan informal didominasi oleh nilai tradisi dan periode perubahannya memakan waktu 20-30 tahun, lebih lama dari periode perubahan tipe resource allocation.

“Kami menemukan suatu hal yang menarik bahwa dominasi dari elemen persepsi penghambat kerja sama perencanaan terletak pada tipe kelembagaan informal yang sulit untuk diubah. Namun, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa perbaikan elemen praktikal secara konsisten dapat mempercepat koreksi elemen informal sehingga tidak perlu menunggu 20-30 tahun apabila kita berhasil mengembangkan perbaikan untuk elemen praktikal,” ujarnya.

Reporter: Asya Aulia Sukma (Arsitektur, 2021)