Pakar ITB Ungkap Solusi Atasi Kemacetan Mudik: Perlu Kebijakan Komprehensif dan Kerja Sama Berbagai Pihak

Oleh Anggun Nindita

Editor Anggun Nindita

Ilustrasi kemacetan saat mudik (Dok.Unsplash)

BANDUNG, itb.ac.id - Menjelang Hari Raya Idulfitri, kemacetan selalu menjadi permasalahan terutama pada saat mudik. Hal ini tentu tidak hanya menjadi perhatian dari pemerintah saja, namun juga pemilik usaha dan khususnya masyarakat yang menjalankan mudik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal dan menghindari tanggal-tanggal yang berpotensi menjadi puncak arus mudik dan arus balik. 

Menurut laporan resmi Kemenhub, prediksi puncak arus mudik akan terjadi mulai dari H-4 atau Sabtu (6/4/2024), H-3 atau Minggu (7/4/2024), serta H-2 pada Senin (8/4/2024).Adapun puncak arus balik diprediksi mulai dari H+3 Lebaran atau di Minggu (14/4/2024).

Pakar Tata Kota dari Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB), Dr. I Gusti Ayu Andani, S.T., M.T., mengatakan bahwa kebijakan untuk memperpanjang cuti bersama dapat membantu menyebar volume perjalanan lebih merata selama periode yang lebih panjang. Hal ini dinilainya dapat membantu mengurangi arus kepadatan di puncak arus mudik maupun arus balik.

"Ini bisa efektif jika cukup banyak orang dan memilih untuk menyesuaikan rencana perjalanan mereka. Keefektifan strategi ini juga bergantung pada sejauh mana sektor swasta bersedia menyesuaikan jadwal kerja. Jika perusahaan maupun instansi pemerintahan memungkinkan karyawan atau pegawainya memanfaatkan waktu cuti bersama yang diperpanjang ini, maka strategi ini mungkin akan berhasil," ujarnya pada keterangan resminya.

Beliau menyatakan, meskipun distribusi perjalanan dapat lebih merata, infrastruktur transportasi yang ada harus mampu menangani volume yang meningkat secara keseluruhan. Hal tersebut termasuk kapasitas jalan, ketersediaan transportasi umum dan fasilitas layanan di sepanjang rute mudik. 

"Berikut juga langkah-langkah tambahan, seperti peningkatan pengawasan lalu lintas, penyediaan layanan darurat dan bantuan di jalan, serta perbaikan infrastruktur jangka pendek, dapat membantu mengurangi dampak kemacetan dan membuat perjalanan lebih nyaman," ucapnya.

Ilustrasi kemacetan mudik (Dok.Unsplash)

Selain itu dengan menambah jumlah dan kapasitas transportasi publik selama periode mudik, serta mengoptimalkan penggunaan rute alternatif dapat membantu mengurangi beban pada jalan utama. 

Sebut saja dengan sistem satu arah atau contra flow yang dapat diterapkan pada jalan-jalan utama untuk meningkatkan kapasitas jalan selama puncak perjalanan mudik. Kemudian mendirikan posko dan layanan darurat di sepanjang rute mudik serta menjalankan kampanye kesadaran tentang waktu terbaik untuk mudik adalah penting untuk mendukung kenyamatan dan keselamatan pemudik.

Untuk mengatasi kemacetan di Indonesia secara umum diperlukan juga strategi komprehensif yang melibatkan berbagai solusi dan stakeholder. "Selain meningkatkan efisiensi jaringan transportasi eksisting, penting sekali untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang handal, seperti bus rapid transit, kereta komuter, dan angkutan massal lainnya, dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi," ungkapnya.

"Penting juga untuk menerapkan manajemen lalu lintas yang lebih canggih, menggunakan teknologi modern untuk mengawasi dan mengatur arus lalu lintas secara real-time," lanjutnya.

Ada berbagai kebijakan pembatasan kendaraan yang dapat dilakukan pula sebagai solusi kemacetan di saat musim mudik, seperti menerapkan sistem ganjil genap serta pembatasan parkir di kawasan tertentu. Menginisiasi penggunaan kendaraan listrik dan moda transportasi ramah lingkungan lainnya juga dapat menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

"Untuk mengatasi konsentrasi aktivitas dan lalu lintas, pembangunan kawasan pusat bisnis baru di luar area pusat kota bisa menjadi solusi. Dalam jangka panjang, pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan kegiatan ekonomi menjadi kunci untuk menekan arus urbanisasi," paparnya.

Beliau pun menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, komunitas, dan masyarakat guna memastikan implementasi tersebut dapat berjalan dengan efektif.