Pendekatan socio-engineering dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendesain proses manajemen stakeholder dalam pembangunan infrastruktur SDA. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk menangani problematika sosial pembangunan infrastruktur SDA.

Demikian disampaikan Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang SDA yaitu Ir. Lucky Harry Karah, M.Si., dalam kuliah umum Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air ITB dan Politeknik PU, Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Rabu (6/4/2022).

Lucky mengatakan, socio-engineering adalah ilmu yang menggabungkan antara sistem sosial (people and society) dan sistem rekayasa sebagai kesatuan sistem. Perilaku manusia merupakan variabel yang tidak dapat diprediksi secara eksak menggunakan ilmu matematis. Faktor ini menjadi tidak menguntungkan dalam suatu pembangunan infrastruktur karena akan banyak menimbulkan berbagai kemungkinan. Oleh karena itu, demi terwujudnya pembangunan lebih baik, socio-engineering sangat dibutuhkan.

Ia menjelaskan, membangun infrastruktur berarti mengubah bentang alam dan budaya menjadi peradaban baru. Membangun infrastruktur selain melibatkan ilmu keteknikan juga melibatkan ilmu kemanusiaan. Pembangunan infrastruktur akan bersinggungan dengan kepentingan stakeholder dari berabagi entitas seperti politisi, birokrat, akademisis, bisnis, lembaga masyarakat, dan lainnya.

“Pertentangan kepentingan antarkelompok stakeholder pembangunan infrastruktur dapat menghambat serta merugikan pembangunan. Penolakan masyarakat sering terjadi pada saat perencanaan dan persiapan untuk pembangunan,” kata Lucky.

Pemicu penolakan masyarakat banyak bentuknya seperti pemanfataaan kepemilikan tanah, kerusakan bentang lingkungan, perubahan fungsi lahan, ketergantungan mata pencaharian, serta keterceraian sosial budaya. “Dampak dari penolakan masyarakat dapat menyebabkan proyek batal, tertunda, dan bahkan merugi. Ilmu socio-engineering dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut,” jelasnya.

Sumber foto: freepik

Socio engineering juga berperan dalam proyek stakeholder manajemen. Berdasarkan pengalaman di lapangan, masyarakat kecewa karena merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Selain itu masyarakat hanya sebagai objek pembangunan dan kurang diberi ruang aspirasi. Masyarakat juga sering mengalami miskomunikasi karena informasi yang diterima kurang akurat serta tidak sesuai. Oleh karena hal itu masyarakat membentuk kelompok aksi di luar konstitusi untuk melawan pembangunan. Bahkan masyarakat mengajukan gugatan hukum serta menuntut keadilan hukum dengan peninjauan kembali.

“Berdasarkan hal tersebut, ilmu socio-engineering perlu diterapkan. Socio-engineering akan berkoherensi dengan proyek stakeholder manajemen. Ilmu sistem analisis interaksi manusia dalam proses keteknikan perlu dikaitkan dengan perencanaan dan pengendalian keterlibatan stakeholder dalam proses proyek,” ujarnya.

Reporter: Tarisa Putri (Teknik Kimia 2019)