Penyelenggara kegiatan ini dilakukan oleh Majelis Dewan Guru Besar PTNBH dan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Seminar dan lokakarya nasional ini dihadiri oleh perwakilan 15 PTNBH se-Indonesia.

Ketua Forum Guru Besar (FGB) ITB, Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D., dalam sambutannya mengatakan, ada dua topik penting yang akan dibahas dalam pertemuan ini, yaitu berkaitan dengan pendanaan perguruan tinggi, dan kedua tentang Ibu Kota Nusantara: pendidikan tinggi, riset, dan inovasi yang ada di Ibu Kota Negera baru.
Untuk itu, seminar dan lokakarya ini menghadirkan narasumber di antaranya: Ir. Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Badan Otoritas Ibu Nusantara (IKN), Isa Rachmatarwata, M.Math., selaku Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, dan Andin Hadiyanto, MA., Ph.D., selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Plt. Direktur Utama LPDP.

Prof. Edy berharap, melalui forum ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang hakikat nilai dan peran penting penyelenggaraan perguruan tinggi dalam menghadapi tantang berat guna memperkokoh SDM yang unggul untuk kemajuan banga dan negara. Menurut Prof. Edy, pendidikan adalah investasi yang sangat penting dalam pembangunan manusia, ekonomi, dan modal di negara mana pun tak terkecuali Indonesia.

Melalui pendidikan, kata Prof. Edy, pemerintah dapat menyiapkan SDM yang unggul menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan memenuhi kebutuhan nasional, menciptakan teknologi dan inovasi serta menguatkan ekonomi bangsa. Dalam hal ini, perguruan tinggi merupakan pilar utama dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja sekaligus membangun lapangan kerja, pusat pengembangan peradaban, penghasil inovasi dan teknologi baru, serta penghasil calon pemiikir dan pemimpin.

Sementara itu, Ketua MDGB PTNBH, Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA., menyampaikan, forum ini sangat bermanfaat untuk saling berbagi di antara para anggota PTNBH. Beberapa capaian yang sudah diraih oleh anggota PTNBH lama bisa ditularkan kepada anggota baru. “Kita bisa maju bersama di dalam MGDB PTNBH dan banyak isu-isu yang bisa dibahas,” ujarnya.

Prof. Purwanto menambahkan, pemikiran-pemikiran Guru Besar sangatlah dibutuhkan untuk menjawab isu-isu kekinian yang saat ini tengah dihadapi. Ketika banyak berbicara industri 4.0, ujarnya, tanpa terasa kini kita sudah dihadapkan pada idustri 5.0 yang penenakannya pada aspek sustainability, resiliensi, dan human sentris. "Isu ini juga akan dibahas di dalam pertemuan ini," ujarnya.

Dalam sambutannya, Prof. Purwanto menyampaikan ide pembentukan perguruan tinggi kelas dunia di IKN, di mana masing-masing PTNBH bisa menyumbang prodi unggulannya. Selain itu, yang menjadi konsennya juga adalah masalah pendidikan di daerah 3T yang juga akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Rapat Pleno MDGB PTNBH dibuka secara langsung oleh Ketua Senat Akademik ITB, Prof. Hermawan K. Dipojono, Ph.D. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa kondisi setelah pandemi bisa terjadi disrupsi yang menghasilkan massif useless people bahkan massif unemployeable people karena perguruan tinggi tidak bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, lanjut Prof. Hermawan, pendidikan masih bertumpu pada peran PTNBH.

Dalam pembukaannya, Prof. Hermawan tak lupa menyampaikan terima kasih karena melalui forum ini bisa menghasilkan terobosan yang penting, dan alternatif jalan keluar untuk memberikan kesadaran bagi berbagai pihak terkait peran PTNBBH untuk kemajuan bangsa dan negara.

Hasilkan Sejumlah Rekomendasi

Dalam rapat pleno anggota MDGB PTNBH tersebut, dihasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah usulan mengenai pendirian perguruan tinggi kelas dunia yang perlu dibangun di Ibu Kota Nusantara. Keberadaan perguruan tinggi kelas dunia ini bertujuan untuk menghadirkan pusat pendidikan di sana. "Pada perguruan tinggi kelas dunia itu terdapat program studi unggulan yang dibutuhkan di masa depan," ujar Prof. Edy.

Dijelaskan Prof. Edy, keberadaan perguruan tinggi di IKN baru perlu ada sebab perguruan tinggi adalah sumber inovasi dan menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk bangsa Indonesia.

Rekomendasi lainnya adalah, pemerintah perlu memberikan komitmen dalam bentuk anggaran bagi perguruan tinggi. Sebab sebuah keniscayaan bagi perguruan tinggi yang berkualitas membutuhkan pendanaan yang besar pula mengingat perannya yang besar.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan komitmen otonomi yang luas dan fleksibel dalam pengelolaan keuangan di PTNBH. Termasuk keleluasaan perguruan tinggi dalam menyerap dana dari masyarakat; alumni, mitar, filantropi, dll. Namun tetap secara akuntabel. Hal tersebut sangat perlu sebab apabila mengandalkan pendanaan dari pemerintah tidak akan mencukupi.