Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024: Dorong Upaya Pembiayaan Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh Iko Sutrisko Prakasa Lay - Mahasiswa Matematika, 2021

Editor M. Naufal Hafizh

BANDUNG, itb.ac.id - Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) menyelenggarakan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 dengan tema “Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Mendukung SDGs Menuju Indonesia Emas 2045”, di ITB Kampus Ganesha, Rabu (4/9/2024).

Kegiatan ini berkolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, serta Fakultas Mesin dan Dirgantara (FTMD), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), dan Fakultas Teknik Industri (FTI) ITB.

Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan pentingnya pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sekaligus menjadi wadah penghubung berbagai sektor, baik akademisi, swasta, maupun pemerintah, dalam rangka menciptakan solusi inovatif untuk percepatan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dekan SBM ITB, Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio, M.SME, mengatakan bahwa infrastruktur kreatif adalah investasi vital bagi masa depan bangsa. Pengembangan infrastruktur kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melestarikan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta akan menjadi kunci utama dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

“Melalui berbagai program riset, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, kami berupaya mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan di era digital. Saya yakin dengan semangat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan akademisi, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari bersama-sama kita bangun infrastruktur kreatif yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, menjelaskan peran PT SMI sebagai penggerak dalam menyediakan berbagai solusi pembiayaan infrastruktur, terutama di daerah-daerah. Beliau menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia memerlukan pendanaan yang jauh lebih besar dari kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pembiayaan kreatif sangat diperlukan.

“SMI telah berperan sebagai special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan sejak didirikan, yaitu menyediakan berbagai macam solusi pembiayaan yang inovatif serta fleksibel untuk menjawab tantangan pertumbuhan infrastruktur di daerah. Untuk meningkatkan peran SMI, saat ini kami tengah bertransformasi menjadi Development Financial Institution (DFI), yang diharapkan dapat memainkan peran seperti 'mini World Bank'-nya Indonesia,” ujarnya.

Beliau pun mengatakan pentingnya pembiayaan berbasis riset dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan proyek infrastruktur secara lebih berkelanjutan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Ludiro, menekankan bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan yang besar harus turut serta dijawab dengan inovasi dalam pembiayaan. Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menyediakan infrastruktur dasar. Namun terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mencari solusi pembiayaan.

Beliau mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengatasi berbagai tantangan pendanaan dan pembangunan infrastruktur. Beliau berharap melalui seminar ini, berbagai ide dan solusi pembiayaan kreatif dapat diimplementasikan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan visi Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi ITB bersama PT SMI dan Kemenkeu diharapkan mampu memberikan berbagai solusi inovatif yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan pembiayaan besar untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Reporter: Iko Sutrisko Prakasa Lay (Matematika 2021)