Pada SG ini juga, hadir sekitar 650 peserta pada platform Zoom dan sekitar 100 orang pada platform YouTube.

Laksdya Harjo memulai kuliah umum dengan menyampaikan keprihatinannya, yaitu bahwa Indonesia sebenarnya dikenal sebagai negara yang amat kaya akan sumber daya alam, tidak hanya dari daratan, tetapi juga lautan. Namun, sayangnya permasalahan di negeri ini tak kunjung reda. Maka dari itu, diperlukan strategi keamanan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurut sejarah, lanjutnya, kerajaan maritim Indonesia memberi pengaruh yang signifikan sampai seluruh Asia, Madagascar, dan Afrika. Kerajaan Sriwijaya pernah mengendalikan Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional. Di sisi lain, Kerajaan Majapahit pernah menggunakan kekuatan laut untuk melakukan proyeksi kekuasaan. Hal ini menunjukkan kekuatan maritim Indonesia pada masa itu.

Namun, sejak Belanda menjajah Nusantara, bukan hanya kekayaan alam yang dirampas, tetapi juga jiwa, semangat, dan karakter masyarakyat Indonesia, yang sebagian besar adalah masyarakat bahari, diubah menjadi masyarakat agraris. Karena itu, Indonesia kini juga dikenal sebagai negara agraris.

“Bung Karno pernah mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang kuat apabila tidak bisa menguasai samudra—paling tidak samudra kita sendiri—dan tidak kembali menjadi bangsa maritime,” katanya.

Laksdya Harjo menyampaikan bahwa terdapat lima pilar yang harus diwujudkan untuk mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu (1) membangun kembali budaya maritim, (2) menjaga dan mengelola sumber daya laut, (3) memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, dan (5) membangun kekuatan maritim.

Meski demikian, ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut Laksdya Harjo, salah satu ancaman krusial yang harus dihadapi adalah ancaman disintegrasi bangsa. Ini jugalah yang menyebabkan Indonesia terjajah selama berabad-abad oleh Belanda (berhasilnya politik devide et impera).

Beliau mengatakan bahwa ancaman ini terjadi karena jauhnya bangsa Indonesia dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dari masalah ini, dapat timbul konflik-konflik lainnya, seperti konflik intoleransi, radikalisme, terorisme, narkoba, dan lain lain.

Untuk itu, diperlukan stabilitas keamanan nasional yang tinggi untuk mewujudkan kepentingan nasional. Pada era Perang Dunia II, keamanan nasional lebih difokuskan pada pertahanan militer. Namun, seiring berjalannya waktu, kemanan nasional berkembang menjadi beberapa dimensi. Selain militer, terdapat juga keamanan penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dalam negeri, dan keamanan manusia sebagai individu yang hidup dalam masyarakat.

Laksdya Harjo mengatakan bahwa strategi terdiri dari tiga komponen, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Tujuan Indonesia sendiri terletak pada pembukaan UUD 1945, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian, Indonesia dapat menggunakan kekuatan maritimnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih jauh, dengan mengutip Presiden Jokowi, ia berpendapat bahwa cara yang paling utama untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah peningkatan wawasan kebangsaan.

Salah satu perwujudan peningkatan wawasan kebangsaan adalah dengan bela negara. Dalam lingkup universitas, terdapat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi hakikat terselenggaranya bela negara. Tri Dharma ini berisi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tercipta manusia-manusia muda yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.

“Mahasiswa hendaknya dapat menerapkan ilmunya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mahasiswa hendaknya mengetahui bagian tugasnya masing-masing dalam mengabdi pada negara,” tutupnya.

Reporter: Maria Khelli (Teknik Informatika, 2020)