Webinar SAPPK ITB: Menuju Permukiman Berkelanjutan dan Inklusif, Peran Keterpaduan Infrastruktur dan Kebijakan Nasional
Oleh M. Naufal Hafizh
Editor M. Naufal Hafizh
BANDUNG, itb.ac.id – Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB) kembali menyelenggarakan webinar yang kali ini berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Webinar yang bertema "Pembangunan Permukiman dalam Konteks Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Inklusif" berlangsung secara bauran di Ruang Serba Guna Lantai 6, Labtek IXA SAPPK ITB dan Zoom Meeting, Kamis (30/5/2024).
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D., memaparkan perlunya keterpaduan infrastruktur dalam menciptakan permukiman yang inklusif dan terjangkau.
Beliau menyampaikan berbagai isu dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti rendahnya nilai investasi infrastruktur nasional, belum optimalnya pengelolaan urbanisasi, serta kesenjangan infrastruktur dasar antara kota dan desa.
"Kita perlu membangun infrastruktur yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. Keterpaduan infrastruktur menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini," katanya.
Beliau menjelaskan rencana pengembangan infrastruktur wilayah (RPIW) sebagai instrumen penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. RPIW merupakan dokumen perencanaan yang mengintegrasikan kebijakan nasional dan daerah ke dalam rencana pengembangan wilayah, memastikan keterpaduan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Beliau pun membahas National Urban Development Project (NUDP), sebuah program terpadu untuk mewujudkan transformasi pembangunan perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan. NUDP memiliki empat komponen utama, yakni pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan, perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan, pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan perkotaan, dan dukungan pelaksanaan proyek.
"NUDP merupakan platform yang komprehensif untuk memandu pembangunan kota-kota di Indonesia, memastikan bahwa infrastruktur di kota-kota ini sesuai dengan fungsinya dan karakter wilayahnya," katanya.
Beliau mencontohkan implementasi NUDP di 23 kota piloting, seperti Samarinda, Weda, Morowali, Bukittinggi, dan Denpasar. Program ini mendorong pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada Smart Integrated Urban Infrastructure Development Program.
Kementerian PUPR berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui implementasi Konstruksi Berkelanjutan dan Bangunan Gedung Hijau (BGH).
"Konstruksi Berkelanjutan dan BGH menjadi langkah penting untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan bangunan yang efisien serta ramah lingkungan," katanya.
Reporter: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)
.jpg)
