Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting dari kalangan akademisi juga pemerintah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Dr. Iendra Sofyan, S.T., M.Si., turut hadir serta menyampaikan sambutannya.

Dr. Iendra menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan, di antaranya kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, pembangunan dan pemerataan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta reformasi birokrasi di daerah.

Saat ini, Jawa Barat menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan layanan publik, khususnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan regional. Di era otonomi daerah, infrastruktur daerah tentunya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Namun, fakta menunjukkan kemampuan kabupaten/kota untuk membangun infrastruktur daerah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih di bawah 30%.

Kebutuhan infrastruktur strategis Provinsi Jawa Barat mencakup lingkungan hidup, bina marga, perumahan dan permukiman, sumber daya air, serta perhubungan yang nilainya mencapai Rp1.143 triliun. Beliau menyatakan bahwa APBD tidak selamanya dapat diandalkan, Bappeda Jawa Barat sudah mencoba berbagai alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pemanfaatan skema KPBU, pinjaman daerah, serta penerbitan obligasi.

Selain itu, beliau menyampaikan tema pembangunan Jawa Barat 20 tahun ke depan berfokus pada 3 poin: 

Pertama, cutting-edge industry atau industri berteknologi tinggi yang akan membantu memajukan perekonomian, namun juga tantangan bagi pemerintah untuk mencari peluang kerja baru bagi masyarakat.

Kedua, inovasi dan pendidikan STEAM berkelas dunia. Hal ini diwujudkan dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk membangun kampus daerah.

Ketiga, Jawa Barat sebagai penumpu pangan nasional sebagai bentuk harmonisasi antara pertanian dengan industri.

Beliau menekankan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, harus diawali dengan terwujudnya SDGs 2030 dan setidaknya di tahun 2025 terdapat kemajuan yang berarti. Semua yang dilakukan provinsi bertujuan untuk menghubungkan kabupaten/kota serta mendukung terwujudnya SDGs yang sifatnya regional. Pembangunan yang sedang digencarkan saat ini diharapkan tidak hanya membangun, tetapi pembangunan berkualitas yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta menaikkan pendapatan per kapita.

“Sebagai pemimpin, kita harus berani mengambil kebijakan. Namun, kita harus tetap berhati-hati, lakukan analisis untuk setiap kebutuhan”, ujarnya.

Reporter: Chysara Rabani (Teknik Pertambangan, 2022)