Salah seorang pembicara dari anggota tim SNAPFI-PPI ITB, Dr. Niken Prilandita, S.T., M.Sc., menyampaikan hasil studi yang dilakukan PPI ITB terkait isu-isu dalam negeri. Tim riset terbagi menjadi dua, tim "National Study" yang berfokus pada isu-isu dalam negeri, dan tim "Cross Country/International Study" yang berkomunikasi antarnegara.

Beliau menjelaskan bahwa riset ini telah berlangsung selama empat tahun dan mencakup aspek kebijakan, kontribusi sektor swasta dalam pembiayaan, dan progres pengembangan energi terbarukan.

Dalam merumuskan model untuk tata kelola iklim dan energi di Indonesia, tim riset PPI ITB menggunakan kerangka kerja empat dimensi. Dimensi tersebut melibatkan "key actors/institutions" (aktor/institusi kunci), "policies" (kebijakan), "policy formulation" (perumusan kebijakan), dan "financing conditions" (kondisi finansial).

Dalam konteks kebijakan, beliau mengatakan, "Ketika kami memulai riset ini pada tahun 2019 atau 2020, kebijakan-kebijakan terkait sektor energi dan iklim di Indonesia terus berubah, dan kami harus terus memperbarui temuan kami."

Dari hasil identifikasi, institusi-institusi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dewan Energi Nasional (DEN) memiliki peran yang signifikan. Kementerian ESDM dan DEN dinilai sebagai aktor paling berpengaruh dalam konteks climate energy governance di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan kunci yang diidentifikasi melibatkan pengembangan kebijakan nasional seperti NDC, NZE, RUEN, dan RUKN. Namun, tim riset menyoroti tantangan terkait kebijakan yang masih mendukung fosil fuel dan batubara.

Dalam kesimpulannya, beliau menyebutkan bahwa peran DEN masih dapat ditingkatkan, terdapat kebijakan yang masih mendukung fosil fuel. Adapun temuan-temuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi perubahan menuju transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.

Reporter: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)