Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi ITB, Usep Mulyana, S.Sos., MAP, mengatakan bahwa ITB harus menjalankan reformasi birokrasi.

"Sebagai perguruan tinggi dengan satuan kerja di bawah kementerian, ITB memiliki tanggung jawab melaksanakan reformasi birokrasi, salah satunya adalah zona integritas dengan pelayanan publik yang unggul. Beberapa langkah sudah dilakukan oleh ITB, sudah melakukan pencanangan pada 28 November 2023, penetapan unit kerja di 12 fakultas/sekolah, dan sudah melakukan pembangunan Zona Integritas," tuturnya.

Beliau berharap workshop tersebut dapat meningkatkan pemahaman sivitas akademika dari berbagai studi kasus dan pemaparan yang disampaikan.

Pemateri workshop, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kwarta Adimphrana S.I.Kom, berbagi berbagai studi kasus yang ditemui terkait penerapan zona integritas di berbagai sektor. Dari hal tersebut, beliau mengajak untuk terus konsisten memberantas bentuk perilaku korupsi yang dapat terjadi di lingkungan kampus.

“Perubahan harus terintegrasi dengan sistem manajemen. Jangan sampai inovasi yang dibuat kontra produktif dan pastikan hasil yang dibuat mendukung dan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi," katanya.

Dalam komponen dan indikator Zona Integritas diperlukan manajemen perubahan sebagai aksi untuk mendapatkan hasil peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pihaknya saat Work From Home (WFH) adalah menerapkan aplikasi untuk check in dan check out pegawai.

Dalam kerangka logis pembangunan Zona Integritas, area perubahan dilakukan pada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi komponen dalam setiap aspeknya dengan capaian kondisi yang ingin diwujudkan. Selain itu, dalam zona integritas terdapat pelaksanaan survei sebagai aksi evaluasi yang meliputi kualitas pelayanan, survei anti korupsi, kepuasan pelayanan, dan survei-survei lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Reporter: Devi Berliana Pratiwi (Sains dan Teknologi Farmasi, 2021)