Konsolidasi lahan tersebut dimaksudkan untuk menata ulang kembali pemukiman warga dan lingkungan agar lebih berkualitas dan tertata dengan baik, dengan mempertimbangkan aspek kegempaan, ketersediaan prasarana publik seperti jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini dalam pengabdian kepada masyarakat LPPM-ITB, kerjasama antara Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan serta Pusat Studi Agraria.

Pilot project program tersebut akan dilakukan di Dusun Orong Kopang, Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara. Dusun tersebut dipilih sebab kondisi rumah-rumah penduduk di sana terlalu berdempetan, gang sempit, dan akses jalan terbatas. Sehingga ketika terjadi gempa, banyak korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan bangunan meskipun sudah keluar rumah. Drainase di sana pun kurang baik.

Program tersebut akan dijalankan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pertanahan Nasional NTB dan Kementerian PUPR. Sehingga terjalin sebuah sinergi. Dalam prakteknya desain yang dibuat juga mengadopsi adat masyarakat setempat.

Pada Senin, (22/10/2018) Tim ITB diwakili Dr.rer.pol. Rizqi Abdulharis ST,M.Sc. dari KK Surveying dan Kadaster menyerahkan desain awal Konsolidasi Lahan di Dusun Orong Kopang kepada Kepala Kantor BPN NTB.

"Setelah kami dapatkan data dari BPN, citra satelit dan koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab, kami menyusun desainnya dan desain tersebut adalah disain sebelum dan sesudah gempa. Dalam desain baru, jalan lebih luas, tidak ada jalan yang buntu, kami memberikan akses semua orang bisa mengakses jalan tidak harus ada yang lewat ke pekarangan tetangganya," kata Dr.rer.pol. Rizqi.

Dari desain tesebut, dijelaskan Rizqi, ITB juga menyiapkan beberapa alternatif yang nanti akan dipilih oleh masyarakat. Masyarakat akan menentukan setelah ada kesepakatan mengenai desain yang dibangun. "Karena konsolidasi lahan ini ada keperluan untuk memperluas jalan, fasilitas umum, maka ada bidang tanah yang harus disumbangkan sebagian luasnya, kami sudah hitung itu tidak lebih dari 4 persen. Jadi ada satu pemilik tanah menyumbangkan 4 meter persegi, dan itu digunakan untuk kepentingan bersama," terangnya.

Sosialisasi desain LC Orong Kopang ke masyarakat telah disampaikan oleh Kantor Pertanahan BPN KLU dan Dinas Perumahan dan Permukiman NTB pada hari Senin, 22/10/2018.

Jika ada perubahan dalam desain berdasarkan masukan dari masyarakat, atau pemerintah, ITB akan mengelola kembali data tersebut sehingga harapannya rancangan ini sesuai keinginan masyarakat dan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Ini merupakan pilot project bersama. Setelah desain oleh ITB, oleh BPN dibuatkan sertifikat tanah, oleh PUPR dan Pemerintah Provinsi dibuatkan rumah. Sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan sinergi bersama dengan harapan bisa menjadi contoh buat daerah yang lain," katanya. 

Konsolidasi lahan merupakan salah satu model yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dalam hal pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi lingkungan. Suatu wilayah menjadi teratur, lengkap dengan prasarana dan kelengkapan pemenuhan kebutuhan kehidupan dengan tujuan untuk kepentingan pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan sumber daya alam. Ada tujuh proses yang harus dilakukan dalam proses konsolidasi lahan, diantaranya, inisiasi, akusisi lahan, perencanaan, pembiayaan, perizinan, kontruksi bangunan dan fasilitias, dan evaluasi. 

"Kalau untuk pembangunannya karena pemerintah ingin 6 bulan selesai asal didukung semua instansi sebetulnya 6 bulan bisa selesai. Jadi sejak dimulai Agustus kira-kira Januari 2019 selesai. Tergantung lama pembangunannya," ucapnya.

Rizqi mengatakan, setelah diserahkan desain awal, pihak BPN meminta ITB untuk membuatkan desain lain di tempat berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan ITB mendapatkan respon yang positif dan dibutuhkan. "Ini sebuah pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh ITB mereka puas dan ingin kerjasama lagi," katanya kepada humas ITB.