Kuliah bertema "Pancasila sebagai Dasar Arah Pembangunan Nasional" tersebut menghadirkan Mayjen TNI M. Mahbub Junaedi, S.Sos., M.I.P., M.Han., Kepala SMA Taruna Nusantara Kampus Malang sekaligus dosen Universitas Pertahanan sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan nilai dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan perkembangan teknologi.

Koordinator Mata Kuliah Pancasila ITB, Ade Engkus Kusnadi, M.Pd., berharap mahasiswa tidak sekadar memahami Pancasila secara historis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Direktur Tahap Persiapan Bersama (TPB) ITB, Prof. Dr. Fatimah Arofiati Noor, S.Si., M.Si., mengatakan, penguasaan sains dan teknologi perlu disertai dengan landasan nilai yang menjadi arah pemanfaatannya.

"Betul bahwa ilmu akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tapi ingat, nilai-nilai Pancasila akan memberikan kita arah untuk apa kemampuan dan ilmu itu digunakan," ujarnya.

Keberagaman Indonesia dan Pemerataan Pembangunan

Mayjen Mahbub mengajak mahasiswa memahami Pancasila melalui realitas keberagaman Indonesia dan pengalamannya selama bertugas di berbagai wilayah Nusantara. Ia memaparkan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman suku, bahasa, agama, serta kekayaan hayati.

Menurutnya, keberagaman dan kondisi geografis tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan nasional, terutama dalam upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

"Oleh karena itu, kita harus meyakinkan bahwa semua rakyat Indonesia merasakan pembangunan nasional," ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pembangunan mampu menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

Pancasila dalam Rantai Kebijakan Pembangunan

Mayjen Mahbub menyampaikan sejumlah pemikiran mengenai pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial. Menurutnya, Pancasila tidak seharusnya berhenti sebagai konsep normatif dalam dokumen kebijakan. Nilai-nilainya perlu diterjemahkan ke dalam seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

"Kebijakan yang baik bukan hanya efektif, tetapi juga berlandaskan nilai Pancasila di setiap langkahnya," katanya.

Mengajak Mahasiswa Kritis Menghadapi Dilema Pembangunan

Mayjen Mahbub mengajak mahasiswa mendiskusikan berbagai dilema yang dapat muncul dalam pembangunan. Di antaranya, pilihan antara pertumbuhan dan pemerataan, investasi dan perlindungan lingkungan, serta efisiensi dan partisipasi masyarakat.

Ia juga menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kearifan lokal, kecepatan pengambilan keputusan dengan kehati-hatian, serta perkembangan teknologi dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Mayjen Mahbub menegaskan bahwa mahasiswa sebagai insan akademis perlu membiasakan diri berpikir kritis dan objektif serta membangun argumentasi berdasarkan data dan kajian ilmiah.

"Pancasila bukan hanya dasar, tetapi juga kompas moral, kerangka berpikir, dan ukuran keberhasilan pembangunan nasional," ujarnya.

Melalui kuliah umum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai bagian dari mata kuliah wajib, tetapi juga mampu mengaitkan nilai-nilainya dengan bidang keilmuan serta berbagai persoalan pembangunan yang akan mereka hadapi di tengah masyarakat.