Adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan laut menurut Prof. Djoko adalah upaya penyesuaian baik sistem alam maupun sistem manusia untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Adaptasi ini dapat berlaku pada wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, maupun pada ruang perairan yang menghubungkan daratan dengan daratan.

Kerugian PDB akibat perubahan iklim dapat mencapai 115 triliun dengan kehilangan terbesar pada sektor laut dan pesisir. Untuk merespons isu perubahan iklim tersebut, dilakukan dua tindakan utama yaitu mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Namun realita yang ada menunjukkan bahwa secara nasional maupun global upaya adaptasi masih tertinggal jauh dari mitigasi yang ditunjukkan dengan selisih pendanaan hingga 38 miliar US dollar.

Ancaman perubahan iklim yang sekarang menjadi isu global merupakan fenomena konkret yang dibuktikan dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1^oC dalam kurun waktu 2010-2019 relatif terhadap tahun 1850-1900. Prof. Djoko juga menambahkan bahwa dengan berbagai permodelan iklim, suhu bumi diproyeksikan akan mencapai kenaikan sebesar 4 ^oC pada tahun 2100. Kondisi ini dapat memicu berbagai kerusakan dan anomali seperti pengasaman samudera, coral bleaching, tenggelamnya daratan, dan bahaya lainnya.

“Apa yang terjadi secara global ternyata terkonfirmasi dengan data-data nasional. Misalnya tinggi muka laut baik data observasi maupun proyeksi sama-sama menunjukkan tren kenaikan, sejalan dengan kondisi global. Keadaan ini merefleksikan bahwa perubahan iklim di pesisir dan laut dampaknya cukup banyak dan mencakup beberapa sektor,” ujar Prof. Djoko

Prof. Djoko menjelaskan bahwa kondisi perubahan iklim dapat mulai diintervensi melalui rencana tata ruang yang adaptif, salah satunya dengan konsep Ecosystem-based Adaptation (EbA). Prinsip utama EbA adalah menggunakan biodiversitas yang ada untuk meningkatkan kemampuan adaptasi. Secara tidak langsung, konsep ini mendorong pengoptimalan peran ekosistem dalam mendukung keberlangsungan ruang di sekitarnya.

Ia juga menambahkan, “Tool adaptasi yang dianggap efektif adalah melalui perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang dapat berfungsi sebagai perangkat adaptasi perubahan iklim yang mengarahkan konfigurasi infrastruktur dan guna lahan agar menjauh dari zona yang terpapar bahaya terkait perubahan iklim.”

Di sisi lain, menurut Prof. Djoko tata ruang yang ada saat ini belum cukup mempertimbangkan perubahan iklim. Menimbang hal tersebut, Permen ATR/BPN 11/2021 kemudian mengamanatkan adanya analisis adaptasi dan mitigasi perubahan analisis dalam tahapan penyusunan rencana tata ruang.

Golongan akademisi mengadopsi konsep ini ke dalam suatu skema perencaan tata ruang adaptif yang terintegrasi dengan basis ilmiah. Namun skema ini masih dalam proses penyederhanaan karena dianggap terlalu saintifik dan rumit oleh praktisi tata ruang.

“ITB sangat punya peluang untuk ikut menyelesaikan permasalahan tata kelola, science basis, dan teknologi dalam hal adaptasi perubahan iklim. Apalagi dengan adanya Prodi PWK dan Oseanografi bersama Marine Technology Cooperation Research Center di Kampus ITB Cirebon,” pungkas Prof. Djoko dalam penutup orasinya.

Reporter: Hanifa Juliana (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2020)