Pakar Teknik Informatika ITB Menegaskan Integritas dalam Proses Demokrasi di Indonesia

Oleh M. Naufal Hafizh

Editor M. Naufal Hafizh

Pakar Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T., Ph.D. (Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, itb.ac.id - Pakar Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T., Ph.D., menegaskan integritas ITB dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal tersebut beliau sampaikan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Dosen dari Kelompok Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Pengetahuan, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB ini menyampaikan peran teknologi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini Sirekap 2024.

Beliau mengatakan, Sirekap 2024 merupakan alat bantu publikasi dan rekapitulasi dengan hasil final berupa keputusan pleno rekapitulasi di masing-masing jenjang. Dalam prosesnya, hal ini melibatkan peran langsung dari anggota KPPS demi tercipta tingkat akurasi dan kepercayaan yang lebih tinggi.

Kaprodi Sarjana Teknik Informatika ITB ini pun menjelaskan proses bisnis Sirekap 2024 dari aspek teknis. Server Sirekap menggunakan teknologi cloud di Indonesia untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, salah satunya jika terjadi bottleneck jaringan internet di Indonesia, sistem Sirekap akan tetap berjalan. Sistem terdiri atas sejumlah bagian, antara lain: Sirekap Web, Sirekap Mobile API, SSO, Key Management, dan PDF Verifier.

Adapun keamanan Sirekap menggunakan sistem autentikasi open source Keycloak, proyek yang disupervisi oleh Redhat, yang sudah digunakan oleh sejumlah perusahaan ternama.

Terkait dugaan "bypass security", beliau menjelaskan bahwa hal tersebut tidak tepat. Hal itu merupakan alternatif moda keamanan dari Sirekap yang merupakan hasil evaluasi saat Bimtek KPPS dan Uji Coba Nasional 1. Salah satu kendala yang ditemukan yakni perangkat android dari anggota KPPS yang tidak memiliki chip enkripsi yang sesuai dan terdapat kebutuhan install/aktivasi ulang pada daerah 3T. Oleh karena itu, dibuatkan sejumlah moda pengamanan yang mungkin digunakan oleh pengguna yang terdampak sehingga tidak mengganggu proses penginputan data dari seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan spirit bahwa kami sebagai lembaga pendidikan umum (publik), bukan swasta, kami harus inklusif. Maka kami harus sediakan security yang top notch lalu ada emergency triage-nya. Memang tidak seaman yang pertama tetapi tetap menggunakan standar best practice (security) yang ada," ujarnya.

Adapun sejumlah tantangan penggunaan Sirekap di lapangan meliputi adanya 5 jenis pemilihan (non-Jakarta dan non-luar negeri), yakni Presiden-Wapres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sehingga jumlah lembar C Hasil yang harus dikelola lebih dari 60 juta lembar; variasi kemampuan SDM KPPS dengan latar belakang beragam; serta cakupan geografis Indonesia yang sangat luas yang tidak semua terhubung dengan internet namun tetap harus difasilitasi.

Dalam materinya, beliau mengatakan bahwa seluruh TPS harus dapat menggunakan Sirekap Mobile. Namun dengan berbagai tantangan yang ada di lapangan, keamanan mesti tetap dijaga. Oleh karena itu, semua perangkat dan pengguna harus aman dan dapat bekerja serta seluruh perubahan perangkat/pengguna dan aktivitas (penginputan dan perubahan data) tercatat di audit trails sebagai langkah pencegahan dan akuntabilitas.

Beliau menjelaskan penjaminan integritas dalam Pemilu 2024 berlangsung dari setiap tahap, mulai dari entri di TPS, metadata signature/hash, kontrol terhadap perubahan data perolehan berdasar C Hasil, dan penjaminan ketersediaan Sirekap meskipun terdapat perubahan.

Beliau pun memastikan bahwa proses audit sudah dilakukan terhadap Sirekap 2024. "Apakah kami sudah diaudit? Sudah, sudah diaudit. Ada dua lembaga yang telah melakukan audit. BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment," katanya.

Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai dukungan lembaga negara tersebut dalam mendukung pembuatan aplikasi Sirekap untuk menjadi lebih baik.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masa bakti 2022–2027, Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., menyampaikan terima kasih atas kontribusi ITB yang mendukung pelaksanaan pemilu di Indonesia.

"Terima kasih telah memberikan dukungan untuk teknologi Sirekap dalam pemilu," ujarnya.

Selain itu, Rektor ITB, Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., menyampaikan apresiasinya kepada para pakar dari STEI ITB yang terlibat dalam pengerjaan Sirekap.

"ITB sangat mengapresiasi para kolega STEI yang telah membantu KPU dan masyarakat Republik Indonesia dalam menjalankan pesta demokrasi. Kepercayaan tersebut dituntaskan secara profesional dan berdasarkan keilmuan. Hal ini sejalan dengan misi ITB menjalankan tridarma perguruan tinggi, yaitu berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa," ujarnya.