Sebagai moderator, ia memberikan pengantar, karena korupsi adalah extra ordinary crime, maka dibutuhkan strategi yang sangat luar biasa, meliputi penindakan hukum, perbaikan sistem, dan yang terakhir kampanye serta edukasi. Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi dalam dua pidato terakhirnya tahun lalu, yakni menggerakan budaya antikorupsi dan penyebarluasan pendidikan antikorupsi.

Studium Generale kali ini diisi oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Wakil Ketua KPK RI. Ghufron membuka paparan dengan mengungkapkan kebahagiaannya karena dapat bertemu secara virtual dengan “generasi masa depan bangsa”. Di tangan generasi masa depan bangsa, Ghufron berharap korupsi dapat diberantas habis. Untuk mewujudkan itu, para pemuda yang diimpikan bangsa hendaknya menjadi profesional yang berintegritas. “Integritas adalah kebutuhan kehidupan, mulai dari pribadi, keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara,” ujar Ghufron dengan penuh penekanan.

Ia mengatakan bahwa integritas bukan hanya kebutuhan orang lain atau bangsa dan bernegara, tetapi integritas adalah kebutuhan bahkan bagi struktur terkecil yakni diri sendiri. Personal yang tidak berintegritas, hanya akan jadi sampah bukan hanya bagi bangsa dan negara, tetapi pula bagi keluarga dan dirinya sendiri.

Ghufron mencontohkan kasus yang pada saat itu hangat ketika mulai pandemi, yaitu kasus ketidakjujuran pasien Covid-19 di RS Sardjito, yang mengakibatkan 53 paramedis diharuskan untuk mengikuti tes swab. Hal ini membuktikan bahwa dampak ketidakjujuran bukan hanya soal uang, tetapi bahkan bisa sampai mengancam nyawa.

Dalam dunia kerja sendiri, ia menjelaskan bahwa integritas adalah hal yang langka. “Sayangnya integritas sudah mulai punah karena standar pribadi yang menginginkan dan mengejar-ngejar kesenangan yang diraih dengan cara jalan pintas dan instan,” katanya.

Untuk menjadi seorang yang berintegritas, seseorang harus dapat mengaplikasikan 9 nilai antikorupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. “Jika Anda telah memiliki nilai ini, saya yakin Anda akan menjadi figur yang dicari saat ini,” tuturnya.

Indonesia sendiri, berada dalam peringkat 102 dari 180 negara dalam hal antikorupsi. Hal ini turun jauh sekali dari tahun 2019, yang berada pada urutan 40. Penilaian dalam pemeringkatan hal ini ada 9 aspek, yang kemudian dirangkum menjadi tiga aspek oleh Ghufron, yakni iklim dalam berwirausaha, dalam dunia hukum dan birokrasi, dan dunia politik. Indonesia turun di dua bidang, yaitu dalam bidang hukum-birokrasi dan bidang politik.

Ghufron merinci, terdapat 7 klaster dari korupsi, yakni merugikan uang negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan suap-menyuap. Pada masa ini, korupsi bukan hanya dilakukan oleh golongan tua, tetapi mulai menyambar golongan muda. Hal ini karena keinginan yang ingin dicapai dengan cara instan.

Oleh karena itu, menurutnya, sangat penting sekali untuk melakukan pendidikan antikorupsi sejak dini. Mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki fungsi sosialisasi dan kampaye, Ghufron berharap ITB mampu menjadi pionir pemberantasan korupsi, misalnya melalui komitmen dan regulasi yang dimiliki. Selain itu, pendidikan antikorupsi hendaknya tidak diceramahkan di kelas semata. Pendidikan antikorupsi perlu diajarkan melalui perilaku berkarakter, baik oleh dosen, dekan, maupun petinggi ITB lainnya sebagai contoh teladan untuk mahasiswa.

“Dunia, maupun bangsa Indonesia saat ini sedang mencari orang-orang langka yaitu orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas dibutuhkan bukan hanya oleh bangsa Indonesia tetapi juga oleh keluarga Anda di rumah,” kata Pak Ghufron.

Reporter: Najin Khoirul Amalin (Mahasiswa TPB SBM, 2020) dan Zahra Annisa Fitri (Perencanaan Wilayah dan Kota,
2019)