Institut Teknologi Bandung

Kegiatan ini terdiri atas empat sesi, 1) Refleksi Satu Dekade Sislognas: Tantangan dan Peluang Peningkatan Sistem Logistik Nasional Saat Ini; 2) Pengembangan Sistem Transportasi Logistik Laut; 3) Pengembangan Sistem Tata Kelola (Governance) Logistik Nasional; dan 4) Strategi Peningkatan Resources Pengembangnan Sistem Logistik Nasional.

Ketua Puskalog ITB, Titah Yudhistira, S.T., M.T., Ph.D., mengatakan, logistik merupakan fungsi yang penting untuk menunjang perekonomian negara. Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 diperlukan penguatan logistik nasional.

Setelah 12 tahun Perpres 26/2012, pemerintah banyak meningkatkan kinerja logistik nasional. Sekitar 70 persen rencana aksi sislognas dalam Perpres 26/2012 telah dikerjakan dan 44 persen telah tuntas diselesaikan. Di luar rencana aksi tersebut, pemerintah sudah melakukan berbagai inisiatif yang tertuang dalam program tol laut, INSW, NLE, serta pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik yang masif.

Namun masih banyak "pekerjaan rumah" yang belum selesai. Tujuan sislognas yang ditargetkan dalam Perpres 26/2012 terkait penurunan biaya logistik, ketersediaan komoditas pokok dan strategis, dan kesiapan menghadapi integrasi pasar ASEAN belum sepenuhnya terpenuhi.

“Beberapa metrik seperti LPI, biaya logistik, dwelling time, dan lead time dapat menjadi indikasi performansi sistem logistik nasional. Metrik-metrik ini dapat dijadikan ukuran prestasi pencapaian atau sebaliknya. Namun, yang lebih penting adalah metode pengukuran dan metrik-metrik yang dapat menggambarkan kondisi riil dan akar permasalahan yang sebenarnya,” katanya.

Terkait strategi pengembangan logistik nasional di bidang perhubungan, pemerintah mendorong transformasi digital, penggunaan multimoda single tarif, optimalisasi trayek tol laut, penguatan konektivitas dengan penetapan hub and spoke, serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah.

Penguatan sistem logistik nasional dapat dicapai melalui program penguatan ekosistem logistik nasional, program penguatan infrastruktur dan konektivitas, program peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik, serta program transformasi digital layanan logistik.

“Terkait transportasi logistik laut, Indonesia dapat belajar dari Jepang, Uni Eropa, atau bahkan Filipina yang memiliki karakteristik geografis yang sama yakni archipelago dengan waktu tempuh pelayaran yang rata-rata di bawah dua hari. Transportasi logistik antar pulau ini akan dapat lebih efektif dan efisien jika memaksimalkan penggunaan roro dan ropax (Roro). Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk implementasi switch ke arah tersebut,” ujarnya.

Untuk mengembangkan sistem transportasi Roro ini diperlukan pengembangan armada baru. Untuk pendanaanya dapat menggunakan program shipping development fund. Pendanaan ini bersifat jangka panjang dan secara komersial menguntungkan.

“Efisiensi logistik nasional juga dapat dicapai dengan digitalisasi dan harmonisasi. Pembangunan konektivitas end-to-end ini perlu beriringan antara konektivitas secara digital maupun fisikal. Untuk itu diperlukan standardisasi tidak hanya dari sisi digital, namun juga sistem fisikal serta kesiapan SDM. Saat ini kesiapan industri 4.0 Indonesia masih di level 2 sehingga diperlukan pengembangan SDM logistik yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna, body of knowledge, serta KKNI,” ujarnya.

Tata kelola logistik memiliki tantangan pada beragamnya pelaku yang berperan dalam proses logistik, dan masing-masing memiliki standardisasinya sendiri mengenai bagaimana proses logistik tersebut harus dilakukan. Beragam upaya inovasi untuk meningkatkan kinerja logistik di Indonesia telah banyak dilakukan, hanya saja perubahan ini terjadi pada sektor yang parsial dan kurang cepat dan tepat.

"DIbutuhkan perubahan yang menyeluruh, cepat, dan tepat untuk meningkatkan kinerja logistik di Indonesia agar dapat berpengaruh secara signifikan pada aransemen pasar. Terkait hal tersebut, dibutuhkan institusi yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya termasuk finansial untuk mengarahkan koordinasi pelaku yang terlibat dalam sistem logistik nasional. Selain itu, kepemimpinan dari lembaga tersebut perlu memprioritaskan orkestrasi antarpelaku dari pemerintah, pelaku usaha, serta policy entrepreneurs," ujarnya.

Seminar ini telah membuka wawasan terkait kondisi saat ini melalui sharing persepsi berbagai pemangku kepentingan: regulator, pelaku usaha, konsultan, dan akademisi. Dalam seminar ini dilakukan dialog untuk memahami permasalahan mendasar dan kesamaan arah kebijakan yang saat ini sudah dibuat namun masih belum integratif. Berbagai ide dan usulan yang inovatif pun disampaikan.

Sejumlah topik mulai dari refleksi terhadap upaya pemerintah dalam upaya peningkatan performansi sistem logistik nasional, upaya mengurai permasalahan dasar atau hal-hal yang bersifat fundamental bagi logistik di Indonesia, ide-ide terkait strategi pengembangan transportasi logistik laut, khususnya pengembangan transportasi berbasis Roro, diskusi terkait pengelolaan sistem logistik nasional, dari aspek regulasi dan kelembagaan, sampai dengan strategi pengembangan SDM dan teknologi untuk logistik nasional.

Beragam ide tersebut berpotensi meningkatkan kinerja logistik nasional, namun masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan. Seminar nasional ini menjadi titik awalan untuk meningkatkan dialog dan diskusi yang produktif.