Dalam pidato pembukanya, Rektor ITB, Prof. Akhmaloka, menyambut baik kehadiran beberapa pejabat lingkup Jawa Barat seperti Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Pangdam III Mayor Jenderal Dedi Kusnadi, dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suhardi Alius. Kuliah umum yang diadakan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB bersama Direktorat Pendidikan ITB ini telah berhasil menghadirkan tokoh-tokoh besar dengan peserta yang mencapai 250 orang dan terbuka untuk umum.

Pada kuliah umum yang diberikan, Hadi memulai pemaparan materi tentang peran sentral BPK dalam memeriksa dan membangun sistem dalam arus keuangan Negara untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Menurut Hadi, BPK telah membangun sistem yang mengintegrasikan keuangan publik dan keuangan privat ke dalam pusat data nasional. "Pengintegrasian ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan setiap arus keuangan, terutama dalam pengadaaan barang dan jasa di pemerintahan dan BUMN," jelasnya.

Beberapa cara penghitungan keuangan negara secara teknis pun dijelaskan oleh Hadi, dimana keuangan negara harus dipisahkan antara keuangan publik dan keuangan privat. Keuangan publik mencakup APBN, APBD, Keuangan Bank Indonesia, LPS, BUMN dan BUMD, sedangkan keuangan privat mencakup data transaksi keuangan (RTGS), nasabah debitur, lalu lintas devisa, kartu kredit, dan laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain. BPK pun lebih mengutamakan transaksi non-tunai pada setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan BUMN, dan mengurangi transaksi tunai.

Tak Ada Hambatan Dalam Memberantas Korupsi

Mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kuliah umum ini terlihat sangat antusias akan pemaparan Hadi Poernomo. Firman Bismillah (Fisika 2009) berdialog langsung dengan Hadi mengenai hambatan BPK dalam memberantas korupsi. Menurut Hadi, tidak ada hal yang benar-benar menghambat dengan 3 kata yang menjadi moto BPK, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. "Apabila ada tawaran ataupun permintaan, saya dan staff langsung menolak semuanya dengan baik dan sopan," ujarnya.

Hadi menambahkan, BPK juga meminta masukan dari 13 perguruan tinggi nasional, termasuk ITB, untuk mengembangkan sistem pemeriksaan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan negara. "Untuk menghindari penyalahgunaan dan memberantas korupsi, seperti yang telah saya katakan tadi. Tolak semua permintaan dan tawaran dengan baik dan sopan," tegasnya.

Dari berbagai sumber.