Menurut data dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, pada Maret 2016 lalu jumlah penduduk miskin di pedesaan masih cukup tinggi yakni sebesar 17,67 juta orang (14,11%). Hal inilah yang menyebabkan jumlah desa tertinggal di Indonesia juga berada pada tataran yang mengkhawatirkan yakni sebanyak 33.948 desa dari total 74.954 desa (atau sekitar 46%). Padahal desa menjadi salah satu pusat perhatian dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan kali ini sesuai dengan isi nawacita ketiga yang berbunyi "Membangung Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan berfokus pada percepatan pembangunan 74.574 desa yang ada melalui peningkatan ekonomi desa.

Peningkatan ekonomi desa ini dirancang dengan 2 program besar, yakni One Village One Product (OVOP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program One Village One Product adalah program pengembangan satu komoditi unggulan dari setiap desa. Program ini dibuat dengan harapan pengelolaan hasil komoditi dari suatu desa menjadi lebih efisien. Selain itu biaya produksi juga dapat ditekan karena beberapa sumber daya produksi yang ada dapat digunakan secara bersamaan. Program OVOP ini juga membuat investor dapat masuk dengan lebih mudah dan peluang kooptasi oleh pengusaha besar bisa ditekan karena setiap desa bisa memiliki produk unggulan yang berbeda-beda.

Adapun dalam program BUMDes akan dibuat unit-unit usaha berbadan hukum yang dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk menggalang kekuatan ekonominya sendiri. Unit usaha ini dapat berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM), unit usaha perdagangan dan unit layanan usaha. Data yang dirilis Kemendes pada pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah berdiri 12.848 BUMDes yang tersebar didalam 25 provinsi se-Indonesia. Empat puluh BUMDes diantaranya bahkan sudah memiliki omset yang sangat tinggi yakni mencapai 300 juta s/d 8,7 milyar rupiah. Pengelolaan omset dari BUMDes inilah yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Perguruan tinggi juga dapat turut serta dalam pembangunan desa bersama Kemendes melalui Forum Perguruan Tinggi untuk Desa atau yang biasa disebut dengan nama Pertides. Forum yang diketuai oleh Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA, ini menyelenggarakan berbagai program percepatan pembangunan desa yang dapat diikuti oleh para mahasiswa maupun para tenaga kependidikan dalam rangka menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah. KKN Tematik, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Riset Pengembangan Konsep One Village One Product dan Agriculture Estate merupakan contoh program yang telah diselenggarakan oleh Pertides ini. Pertides bersama Kementerian Desa juga akan terus memaksimalkan program desa binaan bagi setiap perguruan tinggi yang ada. Targetnya setiap perguruan tinggi (terutama perguruan tinggi negeri) dapat mengelola 3-5 desa binaan secara aktif. Semua ini dimaksudkan demi mempercepat pembangunan desa di negara kita tercinta ini.