Dalam agenda yang diselenggarakan secara daring ini, Tiza membahas peran penting partisipasi publik dalam penyusunan dan implementasi kebijakan perubahan iklim. Ia menjelaskan secara komprehensif proses pembuatan kebijakan yang idealnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. "Proses pembuatan kebijakan itu sederhana, seperti memasak. Pertama, diwacanakan, kemudian digodok, disajikan, dan terakhir dievaluasi," papar Tiza.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya sekadar hasil dari tuntutan masyarakat, tetapi juga harus spesifik dan tertuang dalam produk hukum yang jelas.

"Contohnya, tuntutan untuk mengatasi banjir di Semarang dengan poster 'Jangan Diam', belum cukup. Kita harus menuntut kebijakan spesifik, seperti standar emisi yang lebih ketat, atau kebijakan fiskal seperti pajak karbon," terang Tiza.

Tiza kemudian menguraikan tiga macam pilihan kebijakan perubahan iklim yang lazim diterapkan:
1. Command and Control: Penetapan standar yang wajib diikuti oleh bisnis dan individu, contohnya uji emisi kendaraan.
2. Kebijakan Fiskal atau Pricing: Penetapan kebijakan fiskal, seperti pemberian subsidi atau pajak, untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. Contohnya, subsidi kendaraan listrik dan cukai rokok.
3. Market Mechanism: Penciptaan pasar baru, seperti pasar karbon, yang memungkinkan perdagangan kuota emisi.

"Di Indonesia, sudah ada banyak upaya untuk mewacanakan kebijakan perubahan iklim yang lebih ambisius, seperti ratifikasi Paris Agreement, dan komitmen pengurangan emisi (NDC). Namun, perlu diingat bahwa insentif fiskal untuk energi terbarukan masih jauh lebih kecil dibandingkan subsidi untuk energi fosil," ungkap Tiza.

Webinar ini juga membahas pentingnya transparansi dan inklusivitas dalam proses penyusunan kebijakan. Tiza mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi melalui beragam cara, seperti memberikan masukan sebagai ahli, atau melakukan advokasi untuk menyuarakan aspirasi dan tekanan kepada pemerintah.

"Partisipasi publik sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai dampak nyata dalam melindungi lingkungan," ujar Tiza.

Tiza mengingatkan bahwa kebijakan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, harus ada pemahaman bahwa ekonomi yang kuat hanya bisa tercipta di atas dasar lingkungan yang sehat.

Reporter: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)