Tri Mumpuni menyoroti krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial sebagai persoalan yang tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan teknis. Menurutnya, perubahan cara berpikir menjadi kunci dalam merancang sistem pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Ada dua hal mendasar yang jadi perhatian bersama, yaitu pemanasan global dan ketimpangan sosial. Ini jadi PR yang luar biasa. Kita harus berubah. Kita harus mengubah design atau system thinking kita,” ujarnya.

Dari Ideologi Pembangunan ke Saintek untuk Kesadaran

Tri Mumpuni menegaskan bahwa keberlanjutan kehidupan tidak dapat dicapai jika sains dan teknologi hanya digunakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, dan pemenuhan pasar global. Ia mendorong perubahan paradigma dari ideologi pembangunan menuju ideologi keselarasan yang menempatkan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar pembangunan.

“Kita hari ini tidak bisa memikirkan sains dan teknologi untuk keberlanjutan kehidupan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan kalau masih berpikir dengan ideologi pembangunan,” ujarnya.

Ia juga membedakan dua arah penggunaan sains dan teknologi, yakni saintek untuk pengetahuan dan saintek untuk kesadaran. Menurutnya, saintek tidak boleh berhenti pada efisiensi, produksi, dan keuntungan finansial, tetapi perlu diarahkan untuk membangun kehidupan yang lebih adil, setara, dan selaras dengan alam.

Tekno-Antropologi dan Intelektual Bersepatu Rakyat

Tri Mumpuni juga memperkenalkan pentingnya pendekatan tekno-antropologi. Pendekatan ini menempatkan teknologi bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan manusia, masyarakat, budaya, dan alam. Menurutnya, kaum intelektual perlu memahami persoalan masyarakat dari dekat. Ilmu pengetahuan tidak cukup berhenti di ruang akademik, tetapi harus hadir dalam kehidupan nyata dan menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi dasar dalam pengembangan teknologi. Teknologi tidak semestinya hanya diukur dari nilai ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya memperbaiki kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan alam.

“Nilai-nilai kemanusiaan jauh lebih besar daripada sekadar nilai nominal,” tuturnya.

Hilirisasi Desa dan Empati sebagai Dasar Keberlanjutan

Ia menekankan bahwa hilirisasi seharusnya bertumpu pada masyarakat desa. Menurutnya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati pihak lain. Dengan akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan pasar yang tepat, hasil bumi, rempah, herba, dan sumber daya lokal lainnya dapat diolah langsung oleh masyarakat menjadi produk bernilai tinggi.

Ia juga menegaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga empati. Pengembangan sains dan teknologi perlu bertumpu pada keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual agar tidak sekadar menghasilkan efisiensi, tetapi juga keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi teknik memiliki tanggung jawab melahirkan insan akademik yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga peka terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan.

Profil Tri Mumpuni

Tri Mumpuni merupakan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta pendiri Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA). Ia dikenal sebagai tokoh pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat, khususnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro di wilayah perdesaan Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun, Tri Mumpuni mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan kemandirian desa. Melalui IBEKA, ia bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan PLN. Organisasi tersebut telah memasang lebih dari 80 proyek mikrohidro serta teknologi panel surya fotovoltaik untuk sistem pompa air di berbagai wilayah Indonesia.

Tri Mumpuni juga memelopori model Pro-Poor Public Private Partnership (5P) untuk pembangunan pembangkit listrik skala kecil dengan skema kepemilikan bersama antara masyarakat dan sektor swasta. Pendapatan dari penjualan energi disalurkan kembali sebagai dana pengembangan desa. Model ini telah diterapkan dengan dukungan UN-ESCAP dan menjadi rujukan bagi banyak negara berkembang.