Guru Besar dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)sekaligus ahli tata kota ITB, Prof. Ir. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D., mengatakan, kemerdekaan dalam konteks perkotaan dapat dimaknai melalui hadirnya ruang hidup yang aman, layak, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, pertanyaan penting yang perlu diajukan dalam momentum kemerdekaan adalah sejauh mana kota mampu memberikan kualitas hidup yang baik bagi seluruh penghuninya.

Dalam melihat perkembangan kota, Ridwan merujuk pada pemikiran Eugénie L. Birch dan Christopher Silver yang membagi tantangan perkotaan ke dalam dua kelompok besar, yakni enduring issues atau persoalan yang terus bertahan dari waktu ke waktu serta evolving issues atau persoalan yang berkembang seiring perubahan zaman.

Persoalan Kota yang Bertahan dari Masa ke Masa
Berbagai persoalan dasar perkotaan yang muncul lebih dari satu abad lalu masih relevan hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan perumahan terjangkau, permukiman layak, air bersih, sanitasi, kemacetan, hingga akses terhadap transportasi publik.

“Kota yang merdeka secara substansial ialah tempat di mana anak-anak bisa berjalan kaki menuju sekolah dengan aman, keluarga berpendapatan rendah dapat tinggal di rumah yang layak, serta ruang publik hijau dan udara bersih dapat dinikmati siapa saja tanpa memandang status sosial,” ujarnya.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kota tidak cukup dinilai dari bangunan tinggi, infrastruktur modern, atau kemajuan teknologi. Kualitas kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan perkotaan.

Selain persoalan lama, kota-kota pada abad ke-21 juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim, upaya dekarbonisasi, keadilan sosial dan spasial, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kebutuhan terhadap ketangguhan kota menjadi persoalan yang perlu diantisipasi.

Perubahan tersebut turut menggeser peran perencana kota. Perencanaan tidak lagi sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi perlu mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga partisipasi masyarakat.

Menuju Kota Indonesia 2045

^{Ilustrasi tiga tema utama evolusi perencanaan kota selama satu abad oleh Prof. Ridwan Sutriadi.}

Tantangan tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam dua dekade mendatang, sebagian besar penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di kawasan perkotaan.

Urbanisasi dapat membuka peluang bagi lahirnya inovasi, pekerjaan baru, serta perkembangan ekonomi dan kreativitas. Namun, tanpa pengelolaan ruang yang baik, pertumbuhan kota juga berpotensi memperbesar ketimpangan sosial, tekanan terhadap lingkungan, serta risiko bencana akibat perubahan iklim.

Ridwan menjelaskan bahwa pendekatan perencanaan kota juga terus berkembang. Perencanaan yang sebelumnya mengandalkan master plan statis kini mulai memanfaatkan data digital, simulasi, kecerdasan buatan, hingga pemodelan seperti digital twin.

Konsep seperti Kota 15 Menit turut berkembang sebagai salah satu gagasan untuk menciptakan kota yang lebih manusiawi. Dalam konsep tersebut, kebutuhan dasar masyarakat seperti sekolah, pasar, layanan publik, dan ruang terbuka diharapkan dapat dijangkau dalam waktu relatif singkat dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Pemerintah Indonesia pun telah mengarahkan pembangunan perkotaan jangka panjang melalui Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 dan berbagai instrumen pemantauan kota berkelanjutan. Menurut Ridwan, arah kebijakan tersebut perlu terus didukung dengan perencanaan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Pembangunan Kota Berorientasi pada Kualitas Hidup
Refleksi tersebut juga berkaitan dengan pesan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan.

Dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota, Ridwan menilai pembangunan ekonomi, infrastruktur, energi, hingga teknologi perlu bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan knowledge-based urban development, misalnya, melihat pengetahuan sebagai salah satu penggerak perkembangan kota. Ruang perkotaan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi lingkungan yang mendukung pembelajaran, peningkatan keterampilan, inovasi, dan kolaborasi masyarakat.

Hal ini semakin penting seiring munculnya berbagai tantangan baru, mulai dari transisi energi dan perkembangan teknologi hingga kebutuhan menghadapi dampak perubahan iklim.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi tersebut. Perguruan tinggi memiliki peran dalam menyediakan pendidikan dan pengembangan kompetensi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Lingkungan Masih Menjadi Tantangan
Ridwan menilai salah satu pekerjaan besar kota-kota Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Ketersediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, kualitas udara, sistem drainase, hingga ketahanan terhadap bencana perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kota ke depan.

“Pembangunan kota tidak seharusnya mengulangi pendekatan yang hanya mengutamakan rekayasa fisik dan kendaraan pribadi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan,” katanya.

Karena itu, penguatan Urban Observatory atau observatorium perkotaan dinilai penting untuk mendukung perencanaan berbasis data. Dengan dukungan data spasial dan teknologi pemodelan, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kota serta menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Data tersebut juga dapat dipadukan dengan aspirasi dan pengalaman warga sehingga pembangunan tidak hanya berangkat dari asumsi, tetapi dari kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Kemerdekaan Kota Dimulai dari Langkah Sederhana

^{Ilustrasi keterkaitan berbagai persoalan kompleks perkotaan di Indonesia, dari krisis lingkungan hingga kesenjangan spasial dan tata kelola oleh Prof. Ridwan Sutriadi.}

Meski permasalahan perkotaan sangat kompleks, Ridwan menekankan bahwa masyarakat tidak harus menjadi perencana kota atau pejabat publik untuk berkontribusi.

Langkah sederhana dapat dimulai dari lingkungan terdekat, seperti berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan jarak pendek, menggunakan transportasi publik, memilah sampah dari rumah, menanam pohon atau tanaman, serta menjaga saluran air di lingkungan tempat tinggal.

Masyarakat di perdesaan dan kawasan pinggiran juga dapat memperkuat ekonomi lokal dengan menggunakan produk dari petani dan pelaku UMKM setempat.

Sementara itu, generasi muda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan perkotaan, misalnya dengan melaporkan kerusakan fasilitas publik, jalan berlubang, atau timbunan sampah melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.

Menurut Ridwan, partisipasi tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan kota berbasis data sekaligus menunjukkan bahwa warga memiliki peran aktif dalam menentukan kualitas ruang hidupnya.

Pada akhirnya, memaknai kemerdekaan dalam konteks perkotaan berarti menghadirkan ruang yang memberikan kesempatan dan kualitas hidup yang baik bagi semua.

Pemerintah memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan dan menyediakan ruang yang adil, sedangkan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, generasi muda, dan masyarakat dapat turut menjadi penggerak perubahan.

Momentum Kemerdekaan RI ke-81 pun dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan kota bukan hanya tentang seberapa maju teknologi atau seberapa pesat ekonominya, melainkan tentang bagaimana kota dapat menjadi ruang hidup yang hijau, inklusif, tangguh, serta berpihak pada keberlanjutan generasi mendatang.