Acara tersebut bertujuan untuk membahas pentingnya memperhatikan penyandang disabilitas dalam upaya mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebelum acara ini dimulai, Presiden DILANS Indonesia, Farhan Helmy, memberikan pengantar mengenai pentingnya dialog interaktif dan mengingatkan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang sudah dekat. Dilanjutkan pembukaan acara oleh Dekan FSRD ITB, Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn.

Kemudian ada pemaparan dari Staf Khusus Komisi Disabilitas Nasional (KND), Fitrah Dany A, yang mewakili Ketua KND, Dr. Dante Rigmalia. Pemaparan ini berfokus pada implementasi UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) dalam tata kelola pembangunan inklusif.

Ia menunjukkan bahwa terdapat regulasi dan kebijakan internasional dan nasional, termasuk UU No. 8 tahun 2016, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, penghargaan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dia juga menekankan perlunya memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, bukan hanya sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hak asasi manusia.

“Penyandang disabilitas harus mempunyai hak yang sama, penyandang disabilitas adalah subjek human right bukan lagi objek charity,” kata Fitrah Dany.

Kemudian materi lainnya disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc., melalui Bapak Judi F. Materi kali membahas mengenai standar pelayanan minimum dalam pembangunan daerah yang inklusif. Ia mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Beliau menekankan pentingnya upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan arahan dari wakil presiden. Langkah-langkah strategis seperti sinergi kebijakan inklusif dan arahan strategi pun diungkapkan dalam diskusi tersebut.

Selain itu ada pemaparan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Irfan Alamsyah, mengenai kebijakan sosial inklusif Kota Bandung. Ia menyampaikan bahwa Kota Bandung telah mengadopsi beberapa kebijakan inklusi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya keseluruhan sinergi dan perbedaan data terkait jumlah penyandang disabilitas di Bandung,” ucapnya.

Dr. Andryanto Rikrik Kusmara menjadi pembicara terakhir yang membahas tentang desain dan kepemimpinan dalam merespons isu disabilitas dan keberlanjutan. Ia menyoroti perlunya peran desain dan kepemimpinan untuk mengatasi isu-isu disabilitas serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya acara ini, diharapkan kesadaran dan perhatian terhadap isu disabilitas dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan semakin meningkat.

Reporter: Eli Sulistyowati (Manajemen, 2024)