Hal itu ia sampaikan dalam webinar Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB bertajuk "Riset, Teknologi, dan Kebijakan Pembangunan Permukiman Berkelanjutan di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045", Kamis (20/7/2023) lalu.

Dalam acara tersebut, Prof. Haryo yang merupakan Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan Perancangan Kota SAPPK ITB, itu membahas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan permukiman di Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan permukiman berkelanjutan.

Selain itu, beliau juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan aspek sosial kapitalisme dalam proses pembangunan. “Secara teoritis kalau menggunakan socialism itu akan registik di beberapa tempat jadi pandangan itu mungkin berhasil di suatu daerah, tapi tidak di daerah lain,” jelasnya.

Prof. Haryo juga berbicara tentang konsolidasi tanah vertikal sebagai bagian dari upaya mengatasi isu kumuh di Indonesia. Beliau menyoroti pentingnya mencari cara baru untuk memastikan bahwa pembangunan permukiman berkelanjutan melibatkan seluruh masyarakat dengan menciptakan kawasan inklusif yang memperhatikan kepentingan seluruh warga.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta webinar diajak untuk berdiskusi dan bertukar gagasan tentang solusi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencapai pembangunan permukiman berkelanjutan yang lebih baik di Indonesia. Dengan menggandeng partisipasi publik dan berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi (Indonesia Emas) pada tahun 2045 dapat tercapai dengan dukungan pembangunan permukiman yang berkelanjutan.

Reporter: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)