Permasalahan infrastruktur di sektor air telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga, Kementerian PUPR kembali mengadakan Side Event Tema Water Innovative Finance berupa workshop seri kedua yang mengusung topik “Blended Finance for Water Sector”. Acara diselenggarakan dalam rangka mendukung The 10th World Water Forum 2024. Workshop berlangsung di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Senin (20/3/2023).

Topik “Blended Finance for Water Sector” untuk Workshop Kedua dipilih karena tantangan utama terkait dengan Infrastruktur Sektor Air adalah kebutuhan pendanaan yang berbanding terbalik dengan ketersediaan dana pemerintah. Sedangkan proyek infrastruktur sektor air membutuhkan investasi yang sangat besar tanpa revenue yang dihasilkan.

Pada kesempatan jumpa pers, Direktur Jenderal PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa pembiayaan air tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah karena pemerintah hanya mampu menampung 30-37%.

Herry menambahkan bahwa saat ini pendanaan akses perpipaan untuk air minum masih 20,6%. Sedangkan, untuk meningkatkan potensi 20 menjadi 30 persen dibutuhkan dana 123,4 triliun rupiah.

Tujuan penyelenggaraan workshop adalah mendiskusikan Key Issues dan tantangan dalam mencapai Blended Finance untuk sektor air berdasarkan pada pengalaman di tingkat nasional maupun internasional. Keluaran yang diharapkan yakni terbentuknya kerangka untuk mengimplementasikan blended finance di sektor air dan memperoleh Key Issue topik untuk Water Innovative Finance yang dihasilkan dari pendekatan partisipatif.

“Jika ingin mengejar SDG’s tahun 2030 harus mengejar swasta. Acara ini harapannya bisa memformulasikan skema pendanaan yang baik karena swasta butuh business plan yang pasti,” ucap Dirjen PUPR.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat sudah melakukan beberapa hal terkait blended finance. Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) yang telah dilaksanakan di Jatigede untuk pemenuhan Cirebon Raya dan Sinumbra untuk Bandung Selatan. Selain itu, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan saat ini masih menunggu persetujuan dari PT Sarana Multi Infrastruktur terkait tarif. Serta melakukan Business to Business yakni PDAM ke pihak swasta.

ITB siap berkolaborasi dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Hal ini didukung pernyataan Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., kepada wartawan bahwa ITB siap menjadi sumber inovasi. Tugas Perguruan Tinggi termasuk ITB membantu berpikir dan memberikan validasi terhadap pemikiran serta menerapkannya secara objektif sehingga membantu masyarakat mengerti.

“Public infrastructure masalah teknis hanya 10%, sedangkan 90% masalah non-teknis. Non teknis termasuk uang. Uang juga tidak cukup tetapi harus mendapat dukungan masyarakat dan lingkungan,” ungkap Rektor ITB.

Reporter: Pravito Septadenova Dwi Ananta (Teknik Geologi, 2019)