Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi (WRKMAA) ITB, Dr. A. Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn., di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Senin (15/12/2025).

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 sebagai ajang apresiasi bagi badan publik yang konsisten dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 ini dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A.

Komisioner Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan bahwa tahun ini, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah melakukan Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada 387 badan publik dari sejumlah kategori, di antaranya Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

“Pada pelaksanaan Monev Badan Publik Tahun 2025, terdapat kenaikan signifikan terhadap perubahan jumlah badan publik, dengan kenaikan 11%. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah badan publik, disebabkan perubahan kebijakan pemerintah yang membentuk lembaga baru dan karena adanya kenaikan jumlah badan publik pada kategori perguruan tinggi negeri, yaitu meningkatnya partisipasi perguruan tinggi keagamaan negeri,” tuturnya.

Adapun dari kategori Perguruan Tinggi Negeri dengan total 149 badan publik, terdapat 54 di antaranya mendapatkan kualifikasi informatif.

Pada tahun ini, ITB melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITB meraih skor 94,84. Hal ini menunjukkan bahwa ITB telah memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang ditetapkan, meliputi aspek penyediaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan pengelolaan informasi publik.

Sejak PPID ITB dibentuk pada 2016, ITB mendapatkan kualifikasi informatif pada tahun 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Prestasi ini merupakan bukti nyata dari upaya ITB dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

ITB telah mengembangkan berbagai inovasi dalam menyediakan informasi publik secara mudah, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Beberapa inovasi tersebut seperti Information Center ITB untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan informasi serta upaya integrasi sistem, portal ppid.itb.ac.id yang khusus menyediakan informasi publik sesuai dengan UU KIP, hingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menjadi wadah untuk pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib dan terpadu.

Melalui penghargaan ini, ITB melalui Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Bandung (PPID ITB) berkomitmen untuk terus memberikan informasi publik yang transparan, akurat, serta inovatif bagi masyarakat luas.