JDIH LKPP Gelar Studi Banding ke JDIH ITB Terkait Tata Kelola Hukum
Oleh M. Naufal Hafizh, S.S.
Editor M. Naufal Hafizh, S.S.
BANDUNG, itb.ac.id — Institut Teknologi Bandung (ITB) menerima kunjungan kerja dan studi banding Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Rektorat ITB, Kamis (17/9/2026).
Kolaborasi Lintas Unit dan Substansi Konten sebagai Kunci Utama
Kepala Biro Hukum ITB, I Wayan Gunada, S.H., M.H., membagikan praktik terbaik (best practices) pengelolaan JDIH di ITB yang berhasil mengantarkan instansi ini meraih predikat peringkat pertama kategori institusi. Menurutnya, kesuksesan pengelolaan JDIH tidak hanya bertumpu pada sistem atau tampilan antarmuka semata, melainkan pada kebermanfaatan substansi konten bagi institusi.
Ia menekankan bahwa kekuatan utama pengelolaan JDIH di ITB terletak pada kolaborasi aktif lintas unit kerja. Sistem operasional tidak dibebankan sepenuhnya kepada biro hukum, melainkan diintegrasikan langsung ke dalam proses bisnis yang berjalan di setiap unit.
"Kata kuncinya adalah seluruh unit. Jadi yang memasukkan informasi itu seluruh unit. Seluruh unit yang menjadi user dari produk-produk hukum itu, “ ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa sistem yang terintegrasi ini membuat pengelolaan berjalan secara organik seiring dinamika kerja institusi.
Apresiasi dan Pertukaran Pengalaman dari LKPP
Sementara itu, perwakilan tim LKPP yang dipimpin oleh Beni Leopold Umais menyampaikan apresiasi tinggi atas pencapaian ITB dalam pengelolaan JDIH, yang sebelumnya juga mendapat catatan positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi binaan berprestasi.
Dalam sambutannya, Beni menyatakan bahwa kunjungan ini dirancang untuk menimba ilmu secara komprehensif, mulai dari strategi pengelolaan konten, hingga pengembangan sistem aplikasi.

.jpg)



.jpeg)