Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya JDIH ITB untuk meningkatkan kualitas pengelolaan produk hukum di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam menghadapi kompleksitas regulasi serta tuntutan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi. Kunjungan Tim JDIH ITB tersebut diterima langsung oleh Rahayu, Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama jajaran Tim Pengelola JDIH Kemenko Infra.

Kepala Biro Administrasi Umum ITB, Usep Mulyana, menyampaikan bahwa studi banding ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran dari praktik terbaik pengelolaan JDIH di tingkat kementerian. Ia menegaskan bahwa meskipun ITB merupakan perguruan tinggi berbasis teknik, pengelolaan produk hukum tetap menjadi bagian penting dari tata kelola institusi.

“Kami ingin belajar, mudah-mudahan ada yang bisa kami tiru. Kami ini perguruan tinggi teknik, tetapi mengelola produk hukum. Perjuangan kami di awal cukup berat. ITB sempat meraih peringkat tiga sebelum akhirnya menjadi juara satu,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan JDIH dan PPID di ITB dilaksanakan secara kolaboratif lintas unit. Ketua PPID berada di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum, dengan wakil dari Biro Hukum, serta didukung tim Humas untuk pengelolaan konten dan multimedia. Meski demikian, pengelolaan tersebut masih menghadapi keterbatasan, termasuk belum adanya ruang khusus bagi pengelola JDIH.

Dalam diskusi dengan Tim JDIH Kemenko Infra, sejumlah praktik yang dinilai relevan untuk diterapkan di ITB antara lain pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan JDIH, pengembangan dan penguatan laman web JDIH, penerjemahan peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi media sosial sebagai sarana diseminasi informasi hukum.

Menutup kunjungan tersebut, Usep Mulyana menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan berbagi pengalaman dari Tim JDIH Kemenko Infra. Ia berharap berbagai pembelajaran yang diperoleh dapat diimplementasikan di ITB dan menjadi masukan strategis bagi pimpinan institut.

“Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan di ITB. Terima kasih atas cerita dan pengalamannya, kami sangat senang. Hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, mudah-mudahan bisa sampai ke Rektor. Kami juga terbuka apabila Kemenko Infra berkenan berkunjung ke ITB. Kami tunggu di Bandung,” tuturnya.

Melalui kunjungan ini, JDIH ITB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sebagai bagian dari penguatan tata kelola perguruan tinggi yang baik.