Open Data sebagai Manifestasi Regulasi

Open Data pada dasarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Terma tersebut merujuk pada gagasan keterbukaan data yang harus dimiliki oleh instansi publik. Beberapa lembaga nasional maupun regional di Indonesia sudah menerapkannya semata-mata untuk membantu analisis pembuatan kebijakan (policy making) yang berdasar dan tepat sasaran. Keterbukaan data ini juga diperkuat dengan landasan hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur setiap institusi publik untuk mempublikasikan data demi tercapainya transparansi, inovasi, research and development, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. KM-ITB yang sadar bahwa kemahasiswaan juga merupakan bagian integral dari kampus ITB, sebuah institusi publik, pun menciptakan portal data kemahasiwaan melalui Kementrian Data Publik Kabinet KM-ITB sebagai manifestasi dari turunan aturan tersebut.

Tanpa Data Institusi

"Di KM ITB sendiri data institusi (lembaga-lembaga di KM ITB-red) belum dapat dipublikasikan karena tidak memenuhi standar pengambilan keputusan strategis dan parameter maupun indikator yang tidak seragam. Satu himpunan dan himpunan lain misalnya bisa memiliki persepsi berbeda tentang kaderisasi," Jelas Irfan Nasrullah, Menteri Data Publik Kabinet KM-ITB.

Data publik, lanjut Irfan, pada umumnya terbagi menjadi tiga jenis yaitu data persepsi, data perilaku dan data institusi. Data persepsi adalah penilaian subjektif dari para koresponden yang menjadi parameter nilai dari sebuah hal atau kebijakan. Kedua, data perilaku didapat dari informasi behavioral yang terjadi pada siklus tertentu seperti informasi pengeluaran mahasiswa per bulan dan kesukaan. Sedangkan data institusi diperoleh dari lembaga itu sendiri atau sub lembaga yang dinaungi atau terkait lembaga induk pengada data publik. data.km.itb.ac.id sendiri diakui Irfan hanya menyajikan kumpulan data persepsi dan perilaku yang didapat dari sensus week bulan sebelumnya. Adapun Kerelevanan data didalamnya diambil dari seluruh massa KM-ITB yang meliputi aspek-aspek terkait Karya, Kesejahteraan, Politik, Kebudayaan, Sosial, Kemahasiswaan, dan Komunitas.

Bentuk Aksi Proaktif KM-ITB

Disisi lain, Irfan menyayangkan belum semua lembaga yang berasoiasi didalam KM-ITB berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Open Data ini. Dalam pengumpulannya, data yang masuk dikatakan memenuhi target jika jumlah responden dari sebuah lembaga memenuhi angka yang ditetapkan. Himpunan di Kampus ITB Ganesha, hanya HMTG-GEA, HMTL, HIMATEK, MTM, dan ARCHAEA yang memenuhi target. Namun begitu, seluruh himpunan di kampus ITB Jatinangor yang masih merintis kemahasiswaannya justru menjadi partisipatoris yang memenuhi target pengisian Open Data ini. Sebagai feedbacknya, himpunan-himpunan yang memenuhi target pengisian Open Data saat sensus week akan mendapatkan akses kepada data himpunan bersangkutan yang telah diolah oleh Kementrian Data Publik. "Ada 5800 data yang masuk selama sensus week," tutur Irfan. Namun,  disampaikan oleh Irfan bahwa hanya 5300-an data yang bisa diolah karena ada error pada beberapa data.

Irfan menilai hal ini akan menjadi aksi proaktif bagi KM-ITB untuk mengenal siapa dirinya sendiri. Dengan itu, KM-ITB diharapkan dapat secara mandiri melahirkan kebijakan yang sesuai kebutuhan dan tepat sasaran sesuai karakter massa kampus. Hal ini akan membantu KM-ITB menapakkan langkah kedepan secara lebih baik dan jelas dalam menemukan jati diri kemahasiswaan untuk kampus ITB. "Visinya bukan untuk kabinet sekarang, tetapi ITB di masa datang," ungkapnya.

Sumber Foto/Ilustrasi/Gambar: data.km.itb.ac.id