Dalam orasinya, Prof. Syarif Hidayat membuka dengan memaparkan konsumsi listrik per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di kancah internasional. Saat ini, Indonesia memiliki kondisi PDB $5.000 dan konsumsi energi listrik sebesar 1.300 kWh. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan China yang memiliki PDB sekitar $12.000 dan konsumsi energi listrik sebesar 5.500 kWh.

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur tenaga di Indonesia berdasarkan proyeksi PT PLN periode 2025–2034 hingga horizon 2045 diperkirakan akan meningkat signifikan. “Konsumsi listrik tahun 2045 kira-kira mencapai 1.300 TWh. Diperlukan penambahan pembangkit di tahun 2023-2034 sebesar 70 70 GW. Hingga sampai tahun 2045, setidaknya diperlukan tambahan kapasitas sebesar 100 GW. Lalu, sampai tahun 2034, sistem transmisi akan membutuhkan tambahan jaringan 48.000 km serta pengembangan backbone dan teknologi HVDC yang mulai dipersiapkan oleh PT PLN,” tuturnya.

Biaya Pembangkit Listrik sebagai Gap Institusional

Merujuk pada konsep Levelized Cost of Electricity (LCOE), ia menjelaskan bahwa biaya pembangkitan listrik dari solar cell PV di dunia saat ini semakin kompetitif. Biaya pembangkitan listrik di Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN maupun negara maju. Kondisi ini mencerminkan adanya gap institusional, mulai dari proses perizinan, pembiayaan yang tinggi, tata kelola proyek yang belum optimal, dan kesiapan sistem pendukung yang masih terbatas.

Implikasi gap tersebut bagi perguruan tinggi adalah perlunya pengembangan kompetensi baru, meliputi permodelan dinamika sistem tenaga, integrasi Distributed Energy Resources (DER), hingga tata kelola energi modern. Tanpa pembaruan kurikulum, penguatan riset terapan, dan modernisasi laboratorium sistem tenaga, perguruan tinggi berisiko tertinggal dari perkembangan sistem yang justru harus mahasiswa pelajari.

Backbone Masif Transmisi Listrik di Indonesia

Ia menjelaskan Indonesia, sebagai negara maritim dengan luas laut hingga 5.8 km2, di masa depan, memerlukan satu backbone baru transmisi listrik High Voltage Direct Current (HVDC) yang sangat masif. Setiap pulau-pulau besar Indonesia akan dihubungkan. Dari pulau Sumatera hingga ke Kalimantan bahkan sampai ke Papua.

Implikasi bagi perguruan tinggi, HVDC menuntut keilmuan lintas disiplin, di antaranya elektronika daya lanjut, proteksi berbasis komunikasi, hingga analisis sistem tenaga. Mencapai hal tersebut perguruan tinggi memerlukan laboratorium, dan riset terapan yang tidak hanya didapatkan melalui pembelajaran teoritis saja.

Kebutuhan Tenaga Listrik Sistem Tenaga 2025-2045

Prof. Syarif Hidayat turut memproyeksikan kebutuhan tenaga listrik yang diperlukan Indonesia hingga tahun 2045. Dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat besar, yakni hampir satu juta tenaga baik sarjana teknik maupun lulusan sarjana terapan. Artinya, setiap tahun Indonesia perlu menghasilkan sekitar 50 ribu tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan sektor ketenagalistrikan nasional. Kondisi ini menjadi tantangan serius agar Indonesia tidak terus bergantung pada tenaga ahli asing akibat kesiapan insinyur dalam negeri yang belum memadai.

“Kita yang ada di perguruan tinggi pun, dituntut untuk mempunyai imajinasi dan keberanian untuk mengambil keputusan bahwa kita harus menyiapkan insinyur sebelum diminta,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa sistem tenaga tidak dapat dipahami sebagai persiapan pembangkitan dan jaringan. Sistem tenaga adalah hasil interaksi antara energi, teknologi, manusia dan institusi. “Pada titik ini, kita perlu melihat sistem tenaga dengan cara yang berbeda. Ia bukan sekadar sistem teknis. Ia adalah infrastruktur peradaban,” ujarnya.