Isu Kebijakan dalam Pengembangan Perguruan Tinggi dan Tata Kelolanya di Indonesia

Dalam mengembangkan PT di Indonesia, terdapat 3 isu penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan tersebut (rancangan UU tentang PT) yang perlu diselesaikan, antara lain: (1) Mutu dan relevansi; (2) Akses atau APK; dan (3) Masalah pendanaan. Jika ketiga isu tersebut sudah terjawab, maka akan tercipta legal yang baik dan dengan sendirinya tata kelola di PT akan berlangsung dengan baik jika mengikuti peraturan yang berlaku.

"Singkatnya, infrastruktur pendidikan yang kurang merata, sistem perguruan tinggi yang kurang mendorong produktivitas, dan alokasi dana yang kurang mencukupi menjadi ganjalan yang perlu diselesaikan secepatnya," ujar Ir. H. Heri Akhmadi selaku anggota Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan yang cukup dikenal sebagai seorang demonstran yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia.

Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si selaku Wakil Ketua Komisi X DPR Bidang Pendidikan menyebutkan bahwa delegasi, akuntabilitas, aset, dan keuangan, merupakan 4 hal dasar yang menjadi aspek dalam tata kelola PT di Indonesia. Maka dari itu keempat hal tersebut harus diperhatikan secara komprehensif.

 

Pengelolaan dan Pengembangan SDM di ITB

Pengelolaan SDM yang baik ialah dimana fungsi dan peran ITB sebagai PT dapat tercapai yang sesuai dengan karakteristiknya. "ITB yang berfungsi sebagai pusat pengembangan iptek, budaya, dan pilar bangsa harus dapat memainkan perannya dengan baik untuk dapat mendidik seorang pemimpin, meningkatkan daya saing bangsa, serta menanamkan moral force," ujar Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin.

Karakteristik ITB sebagai perguruan tinggi yang berbasis riset dan inovasi membuat ITB memiliki target-target yang ingin dicapai untuk ke depannya, antara lain untuk meningkatkan jumlah riset dan magang, serta mengembangkan imajinasi dan motivasi untuk mengedepankan inovasi di ITB.