Studium Generale 2017: Problema dan Solusi bagi Pembangunan Indonesia
Oleh Mega Liani Putri
Editor Mega Liani Putri
BANDUNG, itb.ac.id - Kembali menghadirkan pemateri dari pejabat pemerintahan RI, ITB melalui kuliah umum Studium Generale mengundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan untuk memberikan materi kuliah umum di Insititut Teknologi Bandung pada Rabu (01/03/17) bertempat di Aula Barat ITB. Kuliah umum dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA selaku Rektor ITB.
Dalam sambutannya, Prof. Kadarsah mengucapkan terimakasih kepada Luhut atas kesediaan beliau meluangkan waktu untuk hadir di tengah padatnya jadwal kegiatan. Usai sambutan, acara kemudian langsung diserahkan kepada Luhut untuk mengisi kuliah umum. Kuliah umum yang dimoderatori oleh Prof. Ir. Ricky Lukman Tawekal, Dosen dari Program Studi Teknik Kelautan ITB ini bertajuk “Tantangan Pemerataan dalam Pembangunan Indonesia: Permasalahan dan Solusi.”
Di awal paparannya, Luhut menceritakan tentang latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga miskin, ibunya tidak lulus SD dan ayahnya berprofesi sebagai supir. “Kalian tidak perlu merasa minder dengan latar belakang keluarga kalian. Fokus saja pada kuliah dan pekerjaan kalian,” ujar beliau. Beliau menegaskan bahwa datang dari keluarga tidak berada tidak menghalangi seseorang untuk mencapai cita-citanya, seperti apa yang telah Luhut capai saat ini.
Luhut mengingatkan kepada para mahasiswa untuk lebih peka dan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia, terutama upaya peningkatan infrastruktur yang lebih merata karena sesungguhnya infrastruktur itu membuat pergerakan ekonomi lebih membaik. Menurut beliau, tidak ada alasan bagi kita merasa pesimis untuk terus berusaha memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Pasalnya, meskipun kondisi ekonomi Indonesia tidak dapat dikatakan baik, tapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini didukung dengan pernyataan World Bank Group, Press Release EODB 2017, “Indonesia is amongst the top 10 improvers in doing business 2017: equal opportunity for all.”
Tapi hal ini juga tidak lantas menjadi jaminan bagi kemajuan Indonesia, karena jika dilihat dari kualitas pendidikannya, Indonesia masih harus banyak berbenah diri. Perbaikan sistem pendidikan Indonesia ini menjadi poin utama yang harus diperhatikan mengingat bonus demografi yang akan Indonesia terima nantinya. Apabila bonus demografi tidak terpetakan dalam sistem pendidikan yang baik, maka bonus demografi itu justru akan menjadi beban bagi Indonesia.
Melihat lebih jauh pada fakta yang ada, distribusi pendidikan Indonesia masih menjadi PR besar, terbukti dari hasil survey yang menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia terkumpul sebesar 57% di Pulau Jawa, 23% di Pulau Sumatera dan sisanya baru tersebar di luar wilayah itu. Ditambah lagi dengan kondisi distribusi investasi yang juga masih berpusat di Pulau Jawa sebanyak 55,2%, 22,5% di Pulau Sumatera dan sisanya tersebar di wilayah-wilayah lainnya.
Oleh karena itu, pemerintah memunculkan gagasan berupa strategi dan program pembangunan di Indonesia yang baru yang terdiri dari tiga poin utama yaitu (1) Indonesia centric, meliputi upaya mendorong pertumbuhan di luar Jawa serta mengembangkan dan membangun infrastruktur di luar Jawa; (2) Peningkatan daya saing, melalui peningkatan kualitas SDM, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengembangkan konektivitas nasional; dan (3) Komoditas versus nilai tambah, berupa upaya melarang ekspor bahan mentah, mengembangkan UKM, dan menyediakan insentif.