Institut Teknologi Bandung

Selain itu, dilangsungkan juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan Fakultas Teknologi Industri (FTI) tentang swakelola tipe 2 pada paket kerja penyelenggaraan keperintisan angkutan udara dengan jangka waktu 9 bulan.

Dan dilangsungkan juga PKS antara Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) tentang swakelola tipe 2 pada paket pekerjaan kriteria bandar udara pengumpul dan pengumpan untuk optimalisasi dan penguatan jaringan transportasi udara dalam waktu 9 bulan.

Prof. I Gede Wenten, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kerja sama dengan BKT. Perjanjian kerja sama ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mengembangkan sistem transportasi di Indonesia yaitu transportasi yang bisa menggerakan perekonomian Indonesia. Prof. Wenten menambahkan, PKS ini diharapkan mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan-kebijakan bagi sistem transportasi yang efisien dan ramah, baik sistem transportasi darat, laut, maupun udara.

"Melalui perjanjian kerja sama ini diharapkan juga ada peningkatan kualitas dari sisi SDM. ITB sebagai perguruan tinggi memiliki tugas mencetak alumni-alumni yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi bagi bangsa. Salah satu poin dalam kerja sama ini adalah implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)," ujarnya.

Dikatakan Prof. Wenten, melalui implementasi kerja sama MBKM, diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas, yang siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. “Kami sangat mengharapkan kerja sama ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh civitas akademika ITB dan BKT," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika menyampaikan, pihaknya sangat apresiasi dan terima kasih kepada ITB karena terus berkomitmen dan mendukung Kementerian Perhubungan dalam rangka mewujudkan kebijakan-kebijakan yang menjadi tugas pokok BKT.

Menurutnya, ITB telah cukup lama menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, kerja sama ini perlu untuk dilanjutkan kembali. "Kerja sama ini merupakan suatu dukungan yang sangat kami perlukan dalam rangka merumuskan atau merespons dinamika permasalahan transportasi yang terus berkembang di masyarakat."

Ia merinci, kerja sama yang akan dilakukan nantinya meliputi peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan data, pemanfaatan sarana prasarana dan mendukung program MBKM. "Sehingga kerja sama merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah dan akademisi," jelasnya.

Adapun kerja sama antara BKT dan ITB dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki para pihak dalam melaksanakan analisis dan rekomendasi di bidang transportasi. Sehingga rumusan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, terukur outcome-nya serta menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Kerja sama antara Badang Kebijakan Transportasi dengan ITB akan menjadi dasar kerja sama dalam penyusunan kebijakan transportasi.