Acara penyerahan dihadiri langsung jajaran pimpinan kedua lembaga. Rektor ITB diwakili oleh Prof. Dr.-Ing. Zulfiadi Zulhan, S.T., M.T., IPU. selaku Direktur DPMK ITB. Sementara pihak BP Tapera diwakili Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H. selaku Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, didampingi Achmad Rinaldi Hidayat, S.Kom., M.M.S.I., M.Com. selaku Direktur Teknologi dan Informasi BP Tapera.

Turut hadir menyaksikan momen penting ini Prof. Suhono Harso Supangkat (Kepala PIKKC ITB), Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. (Ketua Pelaksana Penyusunan RSTI), beserta seluruh jajaran pimpinan, pejabat, dan tim teknis BP Tapera.

Menjawab Pergeseran Regulasi Menuju Skema Kepesertaan Sukarela

Penyusunan RSTI 2025–2029 ini menjadi instrumen krusial dan respons proaktif BP Tapera dalam menghadapi dinamika regulasi terkini, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 96/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menggeser karakter kepesertaan Tapera yang semula bersifat wajib menjadi sukarela (voluntary).

Perubahan model bisnis ini memerlukan sistem informasi yang modular, adaptif, dan policy-driven. Melalui kerangka TOGAF ADM (Architecture Development Method) yang diadopsi dalam metodologi penyusunan RSTI ini, arsitektur TI target BP Tapera dikembangkan secara menyeluruh ke dalam empat lapisan utama: arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi yang saling terintegrasi.

Salah satu terobosan besar dalam arsitektur data To-Be adalah implementasi model Enterprise Data Platform (Unified SSOT). Platform ini memangkas fragmentasi data dari 23 unit database heterogen menjadi platform database terstandardisasi yang terintegrasi secara real-time via API. Di dalamnya, diperkenalkan kapabilitas unggulan berupa Smart Ledger (CSH Contract Ledger) untuk melacak kedisiplinan setoran peserta mandiri, serta Advanced Analytics & Credit Scoring AI untuk memprediksi eligibilitas KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji formal.

Portofolio Aplikasi Terintegrasi dan Keamanan Berlapis Zero-Trust

Selaras dengan blueprint target, portofolio aplikasi BP Tapera akan diorkestrasikan melalui empat klaster platform utama dengan mengedepankan platform rumah.go.id sebagai single entry point pelayanan end-to-end bagi peserta. Empat klaster tersebut meliputi:

1. Digital Service Platform (termasuk modernisasi sistem kepesertaan digital SiKumbang dan Omnichannel Contact Center);

2. Investment Orchestration Platform (orkestrasi transaksi efek otomatis dan monitoring investasi real-time);

3. Housing Finance Platform (manajemen pengajuan dan pemantauan portofolio pembiayaan perumahan);

4. Enterprise Management Platform (integrasi SAP ERP, tata kelola GRC, dan Regulatory Reporting System).

Dari sisi infrastruktur teknologi, RSTI memetakan migrasi manajemen Data Center dari model active-passive menjadi Active-Active antara Data Center BATII dan DR Wisma Iskandarsyah. Demi ketahanan geografis terhadap bencana, skema kerja sama juga merancang pembangunan DRC tambahan berbasis co-location di Kalimantan. Seluruh ekosistem digital ini diproteksi oleh keamanan berlapis yang mengadopsi prinsip Zero-Trust Architecture (meliputi WAF, Microsegmentation, MFA, serta enkripsi AES-256) guna memastikan kepatuhan penuh terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Roadmap Investasi dan Implementasi Bertahap

Dokumen RSTI yang difinalisasi turut memuat analisis investasi dan peta jalan (roadmap) implementasi terukur yang terbagi menjadi tiga fase utama dari tahun 2025 hingga 2029.

Fase 1 (2025-2026) difokuskan pada penguatan jangka pendek seperti integrasi data Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan otomatisasi workflow keuangan. Fase 2 (2026-2027) berfokus pada integrasi inti data eksternal (KSEI, Dukcapil, ATR/BPN) dan sistem E-Procurement. Sementara itu, Fase 3 (2027-2029) diarahkan pada operasionalisasi penuh model bisnis baru menuju terwujudnya BP Tapera sebagai trusted single housing fund yang memberikan multiplier effect optimal bagi perekonomian nasional.

ITB menegaskan komitmen berkelanjutannya untuk terus mengawal implementasi cetak biru ini. Keberhasilan transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan validitas data kepesertaan hingga mencapai target kontrak kinerja 90%, namun juga memastikan pelayanan pengembalian tabungan dan penyaluran pembiayaan perumahan rakyat berjalan secara efisien, transparan, inklusif, dan akuntabel.