Pada sesi pertama, dosen Teknik Metalurgi ITB, Prof. Zulfiadi Zulhan, memaparkan materi bertajuk “Decarbonization in the Steel Industry: Challenges and Pathways.” Ia menjelaskan bahwa sejak disepakatinya Paris Agreement pada 2015, berbagai negara berkomitmen menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C dibandingkan era praindustri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, suhu global tercatat telah melampaui ambang tersebut.

Menurutnya, industri material seperti semen dan baja menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Industri baja sendiri menghasilkan rata-rata sekitar 2,4 ton CO₂ untuk setiap ton crude steel yang diproduksi. Di Indonesia, sektor industri berbasis mineral dan logam, termasuk nikel dan baja, menjadi bagian penting dalam agenda dekarbonisasi nasional.

“Perkembangan industri baja sejak Revolusi Industri menunjukkan peningkatan kebutuhan untuk kendaraan, kapal, infrastruktur, dan perumahan. Peralihan dari penggunaan arang kayu ke batu bara memang meningkatkan kapasitas produksi, tetapi sekaligus menghilangkan unsur netral karbon dalam sistem produksi,” ujar Prof. Zulfiadi.

Ia menjelaskan bahwa teknologi blast furnace diperkirakan masih akan digunakan hingga 2050 melalui berbagai peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi, mengingat tingkat kematangan teknologinya yang sudah tinggi. Namun demikian, baja hijau (green steel) atau baja rendah karbon saat ini masih memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional berbasis basic oxygen furnace (BOF). Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan teknologi rendah karbon secara luas.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa jalur transisi yang dinilai paling realistis adalah peralihan bertahap dari natural gas-based DRI + EAF (Electric Arc Furnace) menuju hydrogen-based DRI + EAF. Pendekatan ini memungkinkan proses dekarbonisasi dilakukan secara bertahap sambil mempertimbangkan kesiapan teknologi dan efisiensi biaya.

Secara global, industri baja diproyeksikan terus bertransformasi dari penggunaan batu bara menuju gas alam, biomassa, biofuel, hingga hidrogen untuk mencapai visi zero carbon steelmaking. Jepang, misalnya, mengembangkan program COURSE50 (CO₂ Ultimate Reduction System for Cool Earth 50) untuk menurunkan emisi pada sistem blast furnace. Sementara itu, Eropa mengembangkan teknologi EASYMelt, dan India melalui Tata Steel terus mendorong inovasi baja rendah karbon.

Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan green iron and steelmaking melalui teknologi shaft furnace berbasis hidrogen. Prof. Zulfiadi menyebutkan bahwa teknologi hidrogen bahkan telah dimiliki Krakatau Steel sejak dekade 1980-an, sehingga membuka peluang percepatan transformasi industri baja nasional menuju ekonomi rendah karbon.

“Namun, implementasi teknologi berbasis hidrogen penuh (full hydrogen-based steelmaking) saat ini masih menghadapi tantangan keekonomian. Salah satu tantangan utama terletak pada biaya energi, terutama harga gas alam yang relatif tinggi,” ujarnya.

Untuk pabrik baja berkapasitas 1 juta ton per tahun, kebutuhan daya diperkirakan mencapai sekitar 450 MW, dengan lebih dari 360 MW digunakan untuk proses elektrolisis. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi hidrogen menjadi komponen energi terbesar dalam sistem industri baja rendah karbon.

Salah satu inovasi yang turut dibahas adalah teknologi HyREX dari POSCO, Korea Selatan, yang menggunakan hidrogen sebagai reduktor utama dalam pengolahan bijih besi sehingga mampu menekan emisi karbon secara signifikan dibandingkan blast furnace konvensional.

Dalam diskusi tersebut juga disoroti pentingnya dukungan sumber energi rendah emisi. Negara-negara dengan pasokan listrik berbasis PLTA dinilai memiliki keunggulan dalam mendukung pengembangan industri baja hijau. Sebaliknya, penggunaan listrik berbasis PLTU masih meningkatkan jejak karbon sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mencapai target net zero steel.

Selain aspek teknologi dan biaya, ketergantungan terhadap teknologi asing juga menjadi perhatian. Berbeda dengan Korea Selatan, Jepang, China, dan negara-negara Eropa yang telah mengembangkan ekosistem teknologi baja rendah karbon secara mandiri, keterbatasan pengembangan teknologi domestik dinilai berpotensi memengaruhi daya saing industri nasional dalam jangka panjang.

Menutup diskusi, Kepala CPPM SBM ITB, Yudo Anggoro, Ph.D., menekankan bahwa isu willingness to pay menjadi salah satu faktor penting dalam transisi menuju industri baja rendah karbon. Menurutnya, biaya produksi yang lebih tinggi dapat memengaruhi harga baja dan daya saing industri. Namun, tanpa dukungan pasar terhadap produk hijau, adopsi teknologi rendah karbon juga akan sulit berkembang secara luas.

Melalui kegiatan ini, SBM ITB mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapan industri baja nasional dalam menghadapi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Keberhasilan transformasi tersebut dinilai tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada dukungan kebijakan, kesiapan infrastruktur energi, struktur biaya yang kompetitif, serta kesiapan pasar dalam menyerap produk berkelanjutan.