Konferensi ini menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB, Prof. Ir. Lavi Rizki Zuhal, Ph.D., menekankan bahwa perkembangan teknologi perlu diarahkan pada manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas.

^{Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB, Prof. Ir. Lavi Rizki Zuhal, Ph.D.}

“Kami meyakini bahwa kemajuan teknologi harus senantiasa ditujukan untuk memberikan dampak yang bermakna bagi masyarakat,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam pembukaan ICISS 2026 adalah semakin besarnya peran AI dalam perekonomian dan pembangunan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., menyampaikan bahwa perkembangan AI turut mengubah lanskap ekonomi global dan cara negara merancang pembangunan.

Menurutnya, Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Di sisi lain, target tersebut perlu dihadapkan dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

“Dengan perkembangan AI, asumsi pembangunan ekonomi kita sedang ditulis ulang,” ungkapnya.

Luhut menjelaskan, AI kini tidak lagi sekadar menjadi perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya saing dan pertumbuhan ekonomi antarnegara. Karena itu, Indonesia perlu menentukan posisi strategis dalam rantai nilai AI atau AI value chain.

Indonesia, menurutnya, tidak harus menjadi unggul di seluruh aspek AI. Hal yang lebih penting adalah menentukan bidang yang dapat menjadi kekuatan nasional dan dikembangkan secara konsisten.

AI dan Transformasi Digital Pemerintahan
Selain pengembangan teknologi, pemanfaatan AI juga membutuhkan tata kelola yang jelas. Luhut menilai pedoman penggunaan AI perlu dibangun untuk memastikan teknologi tersebut berkembang secara bertanggung jawab dan tetap mendukung kedaulatan teknologi Indonesia.

Salah satu aspek yang disorot adalah pentingnya mekanisme pengendalian dalam penggunaan AI. Keberadaan kill switch, misalnya, tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi perkembangan teknologi, tetapi menjadi bagian dari aturan penggunaan agar AI dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara aman serta bertanggung jawab.

Lebih jauh, AI juga dinilai memiliki potensi besar untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. Teknologi ini dapat membantu pemerintah dalam mengolah informasi, mendukung pengambilan keputusan, hingga meningkatkan ketepatan berbagai program pembangunan.

Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan memastikan program, termasuk perlindungan sosial, dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih tepat.

“AI adalah otak. Indonesia butuh sistem saraf dan otot eksekusi. Govtech menjadi sistem saraf yang vital bagi keseluruhan transformasi digital. Didukung oleh otot eksekusi, berupa decision intelligence dan orkestrasi,” jelasnya.

Menurut Luhut, integrasi antara AI, GovTech, dan sistem pendukung pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih produktif dan efisien. Transformasi digital tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memastikan belanja pemerintah dan berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.

Sejumlah pengalaman digitalisasi pemerintahan sebelumnya dapat menjadi pijakan untuk pengembangan tersebut. Di antaranya adalah pemanfaatan PeduliLindungi dalam penanganan pandemi COVID-19, digitalisasi pengadaan pemerintah melalui e-Katalog, serta SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) untuk mendukung pemantauan sumber daya mineral Indonesia.

Ke depan, pembangunan infrastruktur digital dan adopsi AI diharapkan dapat menjadi fondasi bagi berbagai program prioritas nasional. Infrastruktur dan sistem digital tersebut juga perlu dirancang agar dapat digunakan lintas sektor dan program sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kolaborasi untuk Kedaulatan Teknologi
Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas komputasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kemandirian teknologi Indonesia. Kemampuan komputasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi dan sosial di masa depan.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan berbagai pihak menjadi semakin penting. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan kapasitas komputasi, GovTech, dan AI dapat dilakukan secara lebih terarah sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

“Komputasi adalah bentuk kedaulatan yang baru. Jalan tercepat adalah gotong royong komputasi, GovTech, dan AI menjadi platform untuk membentuk Indonesia lebih baik,” pungkasnya.

Melalui penyelenggaraan ICISS 2026, ITB turut mengambil peran dalam membuka ruang dialog dan kolaborasi mengenai perkembangan teknologi serta pemanfaatannya bagi masyarakat. Forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk mendorong pemanfaatan AI yang inovatif, bertanggung jawab, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia.