Hal ini menjadi mendesak dan penting mengingat menyangkut upaya pemerintah dalam masa pemulihan serta transformasi ekonomi daerah dalam masa pandemi COVID-19 dalam kaitannya dengan pembenahan rantai pasok komoditas di Jawa Barat.

Sejumlah narasumber yang hadir pada webinar “Kolaborasi dan Integrasi Rantai Pasok Minyak Goreng” adalah:
- Dr. Eng. Nur Budi Mulyono selaku Ketua Tim Norhed dari SBM ITB,
- Prof. Togar M. Simatupang selaku Guru Besar SBM ITB,
- Setiawan Wangsaatmaja selaku Sekretaris Provinsi Jawa Barat,
- Ipong Witono selaku Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED Jabar),
- Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI,
- Aldo Winaya selaku Divisi PTT KPED/SCC Jawa Barat,
- Prof. Ina Primiana selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad,
- Yusmar Anggadinata selaku Direktur Utama LAPI ITB,
- Isy Karim selaku Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag RI,
- Yudi Hartanto selaku Ketua Aprindo DPD Jawa Barat serta,
- Andre Manuhutu dan VP Perdagangan dan Manufaktur PT RNI

Setelah dibuka oleh Ipong Witono selaku Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat dan Setiawan Wangsaatmaja selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sesi diskusi dipandu oleh Nur Budi dari SBM ITB. Panelis yang dihadirkan terdiri dari Andre Manuhutu mewakili PT RNI, Yudi Hartanto mewakili Aprindo Jawa Barat, Yusmar Anggadinata selaku Direktur Utama LAPI ITB, dan Togar Simatupang selaku akademisi di SBM ITB.

Keempat pembicara ini dihadirkan untuk memberikan pandangan keadaan di lapangan dan peluang penanganan situasi. Sesi dimulai dengan pemaparan materi oleh keempat pembicara yang dapat disimpulkan bahwa kelangkaan dan kebijakan mengenai kelangkaan bahan pokok ini dapat diselesaikan dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas.

“Opsinya sudah jelas, ada perbaikan regulasi, pembentukan sistem layanan integrasi digital, distribusi yang lebih intensif dari jalur penugasan seperti BUMN untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Togar Simatupang dalam paparannya.

Sesi diskusi memberikan indikasi perlunya pemerintah untuk lebih serius bukan hanya menangani kemelut jangka pendek, namun pembenahan sistem logistik minyak goreng dalam jangka panjang. Tim Satgas perlu dibentuk dengan kewenangan untuk memperlancar arus pasokan dari hulu ke hilir dan teknologi digital memungkinkan untuk dilakukan dengan efektif. Harga eceran tertinggi harus didasarkan oleh sistem pasokan yang terkendali untuk menstabilkan pasokan kepada konsumen tanpa merugikan pedagang.

Tentunya ada tahapan darurat untuk titik-titik kritis dan ada tahapan transisi untuk produksi dan distribusi barang yang dibandrol dengan harga eceran pemerintah. Bila perlu pemerintah dapat membeli kembali stok dengan harga lama yang sudah keburu dibeli oleh para pedagang supaya tidak ada penimbunan.

Sesi kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan aspirasi baik masyarakat sebagai konsumen atau pelaku usaha kecil yang ikut terdampak dalam permasalahan kelangkaan bahan pangan ini. “CPO energi memang penting, namun CPO pangan haruslah didahulukan,” tutup Togar Simatupang.

Sumber: Rilis SBM ITB