Peran ITB dalam Menyongsong Pengadaan di Era Baru Industri 4.0
Oleh Adi Permana
Editor Adi Permana
BANDUNG, itb.ac.id -- Era baru Revolusi Industri 4.0 telah menghasilkan banyak tren baru, salah satunya ialah demokratisasi akses terhadap pengetahuan dan informasi. Siapapun dapat dengan mudah mengakses informasi, dimanapun, dan kapanpun. Menyongsong perubahan tersebut, Institut Teknologi Bandung (ITB) sendiri telah membuka lebih dari 20 program konsentrasi opsi yang mengarah kepada era 4.0. Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA., mengatakan, program tersebut sengaja disiapkan agar lulusan ITB tidak ketinggalan dalam bidang teknologi.
"Jangan sampai kita ketinggalan bangsa lain, karena perubahan teknologi begitu cepat. Kalau kita tidak masuk ke situ segera maka kita akan ketinggalan oleh bangsa lain," kata Rektor dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa di Sabuga ITB, Selasa (30/10/2018).
Akan tetapi, demokratisasi akses informasi tersebut harus didukung dengan sistem keamanan yang baik, Blockchain menjadi salah satu masa depan dalam menghadapi era baru tersebut. Rektor menjelaskan, riset-riset di ITB sudah banyak dilakukan berkaitan dengan era 4.0. Misalnya, tim peneliti ITB saat ini tengah melakukan penelitian tentang Blockchain, kemudian di kampus ITB Jatinangor saat ini juga ada laboratorium cyber security. "Di lab inilah kita godok masalah era digital kedepan, termasuk Blockchain," katanya.
Perkembangan zaman juga perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia. Rektor menerangkan, ada rumus untuk membetuk SDM yang siap dengan perkembangan zaman, yaitu dengan rumus BAC (Behaviour, Attitude, dan Culture).
Behaviour berkaitan dengan masuknya orang-orang terhadap tatanan baru apakah karena keterpaksaan aturan, atau ada sanksi jika tidak mengikuti aturan tersebut. Kedua, attitude ini berkaitan dengan kesadaran semua orang bahwa dengan sistem baru akan memudahkan hidup, meningkatkan keamanan keuangan, maka orang tersebut secara sadar masuk ke dalam sistem baru. "Kalau semua orang punya kesadaran yang sama, maka munculah budaya (culture). Misalnya budaya orang memakai ATM," kata Rektor.
Rakornas LKPP.
Memasuki era disrupsi teknologi, seperti munculnya fenomena internet of thing, big data, cloud computing hingga artificial intelligent telah menjadi bagian yang mendukung aktivitas kita semua. hal itu pada akhirnya mengubah paradigma seluruh organisasi pemerintah dengan bertransformasinya organisasi menjadi kondusif (efficiency resources) dan terus mengembangkan inovasi untuk membangun sinergi dan kolaborasi.
Di sisi lain, disrupsi teknologi juga mentransformasi organisasi pemerintah dengan memotong rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah pola kerja yang bertujuan agar organisasi lebih responsif, transparan, dan accessible sehingga terjadi “check and balance”.
Perkembangan teknologi informasi tersebut menuntut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk merumuskan kembali aturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam aturan ini, pengadaan barang/jasa pemerintah pun semakin didorong untuk memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang/jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan barang/jasa.
Untuk itu, digelarlah Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa di Bandung pada 30-31 Oktober 2018. Kegiatan ini diantaranya bertujuan untuk menyampaikan visi, kebijakan, inovasi, saran diskusi dan menggalang kekuatan lebih besar untuk dapat melakukan perubahan paradigma pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan peserta lebih dari 3000 pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang berasal dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ketua LKPP, Agus Prabowo mengatakan, salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik yang lingkupannya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan katalog elektronik.
Sistem pengadaan secara elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek KKN.
Pada acara ini LKPP memberikan sejumlah penghargaan kepada Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS., menerima Piagam Award Kategori Unit Kegiatan Pengadaan Barang Jasa ITB sebagai Pusat Unggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa 2018.
